BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin pada tahun 2019-2024 akan menghadapi tantangan yang lebih serius dibanding 2014 – 2019. Tantangan tersebut dalam bidang ekonomi dan radikalisme.

Hal ini diungkapkan lembaga independen professional Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI), Senin (15/10/2019) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Ketua Umum SNCI, Dr. RM. Suryo Atmanto, MBA, MRE, tantangan ekonomi dan radikalisme akan lebih kuat dibandingkan pada periode pertama pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (2014-2019).

“ Kami memperkirakan dalam kurun 2019 hingga 2024, Indonesia akan menghadapi tantangan dan masalah lebih serius dibanding pada 2014 – 2019,” kata Suryo.

Sementara itu, menurut Dewan Pakar Kelembagaan SNCI, Deibel Effendi, di sektor ekonomi, Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami double deficit atau defisit ganda yakni, defisit neraca perdagangan, dan defisit transaksi berjalan yang disertai rendahnya pertumbuhan ekonomi yang secara kumulatif akan membentuk creeping economic crisis atau krisis ekonomi merayap.

Suryo mengatakan, sebanyak 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada periode 2014  2019 dinilai tidak mampu menahan terjadinya double deficit dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut laporan World Economic Forum (WEF) 2019,  daya saing global Indonesia di antara 141 negara, berada di posisi 50, atau turun lima peringkat dibandingkan posisi pada tahun 2018. “ Jika dibandingkan dengan Negara ASEAN, daya saing global Indonesia berada di peringkat keempat, kalah dari Singapura, Malaysia dan Thailand,” katanya.

Empat parameter yang mendasari penilaian WEF yakni, iklim perekonomian, kondisi pasar, kualitas SDM dan ekosistem inovasi yang dilengkapi 12 indikator dan 112 sub indikator. “ Kami berpendapat bahwa 4 parameter, 12 indikator dan 112 sub indicator dari WEF perlu terintegrasi dalam desain kabinet 2019 – 2024.”

Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah persoalan radikalisme. Menurut survei yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2017, sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan paham radikalisme.

Sementara itu, menurut Laporan Global Terrorism Index (GTI) 2018, menempatkan Indonesia pada posisi ke-42 dari 138 negara. Posisi yang cukup rawan dengan perbandingan dengan Irak dan Afghanistan berada di posisi 1 dan 2, Somalia posisi 5. Filipina yang dipengaruhi oleh konflik Mindano berada di posisi 10. Negara ASEAN lainnya berada di posisi sangat stabil. Laos posisi 85, Vietnam 104, Kamboja 135, Singapura 138 bahkan Timor Leste 138. “Kedudukan BNPT perlu ditingkatkan menjadi semacam Badan Keamanan Nasional Indonesia (BNKI),” kata Suryo.  (EFP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here