BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Umum Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI) Suryo Atmanto mengungkapkan, lebih dari tiga dekade, setiap pergantian kepala negara, peninjauan terhadap konstruksi kabinet kurang mendapatkan perhatian. Lebih mengutamakan pemilihan figur calon menteri.

Menurut Suryo dalam jumpa pers Senin (15/10/2019) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, peninjauan terhadap konstruksi kabinet itu sangat penting untuk memastikan tidak terjadinya overlapping, yang berakibat pada in-effesiensi APBN. Atau sebaliknya memunculkan ego sektoral dan apakah nomenklatur kabinet bersifat tematik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia.

“Peninjauan secara menyeluruh terhadap konstruksi kabinet, khususnya masa bakti 2019-2024 menjadi sangat penting karena sejumlah isu kritis khususnya bidang ekonomi akan menjadi beban berat di kabinet 2019-2024,” katanya.

Suryo mengatakan, tekanan berat itu diantaranya terhadap pertumbuhan ekonomi, double deficit masing-masing defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Selain itu, rendahnya sumbangan UKM terhadap total ekspor non migas, persoalan mengeluarkan Indonesia dari Middle Income Trap hingga masalah Radikalisme. “Sebagian dari persoalan di atas harus bisa diselesaikan dalam dua tahun pertama masa bakti 2019-2024, melalui kebijakan-kebijakan yang extra ordinary dan out of the box,” jelasnya.

Sebagai ilustrasi, ia menyebut masalah link and match yakni isu muatan akademis yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta menciptakan pengangguran intelektual telah berlangsung lebih dari 30 tahun, karena adanya dua kementerian yang berbeda yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja.

Demikian pula dengan masalah ekspor, di banyak negara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian telah lama disatukan menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Internasional khususnya Jepang, Cina dan Malaysia yang dikenal dengan MITI dengan strategi utama menjadikan pasar global sebagai sasaran utama.

“Sementara tupoksi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sangat luas, sehingga penanganan ekspor menjadi tidak fokus,” paparnya.

Untuk membantu memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka dalam dua bulan terakhir SNCI melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap postur kabinet, yang tepat untuk periode 2019-2024, dengan mempertimbangkan penyelesaian cepat terhadap isu kritis sekaligus menjadikan 2019-2024 sebagai persiapan lepas landas Indonesia memasuki tahap transisi menjadi negara maju.

“Dari hasil peninjauan secara menyeluruh, terdapat 11 kementerian yang merupakan penggabungan, pemisahan dan penajaman nomenclature, serta lima Komisi Nasional Strategis,” tandasnya.

SCNI juga merumuskan 3 Kementerian Koordinator yang mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi, 8  Kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur hasil dari penggabungan dan pemisahan serta 5 Komisi Nasional Urusan Teknis hasil pemisahan fungsi agar Kementerian konsisten melaksanakan fungsi regulasi.

Berikut daftar Rekonstruksi Kabinet 2019-2024 yang dirumuskan SNCI,

1. Kementerian Koordinator Percepatan Pembangunan dan SDM

Kementerian baru ini mereplikasi Sekretaris Operasional Pengendalian Pembangunan (Sesdalopbang) yang dibentuk Presiden Soeharto sebagai titik sentral untuk mendorong percepatan gerakan Kementerian dalam pencapaian sasaran pembangunan visi dan misi Presiden.

2. Kementerian Koordinator Produksi dan Distribusi

Kementerian ini merupakan perubahan nomenklatur dari Menko Perekonomian yang terlalu luas sehingga sulit diukur. Kementerian Produksi dan Distribusi dikenal dengan Menko Prodis pernah ada di era orde baru yang dipimpin oleh Ir. Hartarto. Aspek Produksi dan Distribusi merupakan hal yang paling mepengaruhi daya saing global.

3. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan ESDM

Koordinasi Infrastruktur diperlukan dalam rangka mempercepat capaian Logistic Performance Index (LPI) dan Energi Baru dan Terbarukan karena sifatnya yang sangat strategis diperlukan Kemenko tersendiri.

4. Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional (KIPI)

Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional (KIPI) di replica dari Jepang (Ministry of International Trade and Industry (MITI) yang telah ada sejak tahun 1948, dan diikuti oleh Cina, Korsel dan Malaysia.

KIPI menjadikan pasar global sebagai sasaran utama mulai re-design industri berorientasi ekspor hingga penetrasi keseluruh negara tujuan ekspor baik tradisional maupun non tradisional

5. Kementerian Pendidikan, Vokasi dan Perluasan Lapangan Kerja

Penggabungan Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja adalah untuk menghilangkan issue “Link and Match” yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun dan setiap tahun “melahirkan” pengangguran intelektual akibat irrelevansi antara muatan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Dengan perubahan nomenklatur, maka Kementerian Pendidikan, Vokasi dan Perluasan Lapangan Kerja akan menjadi “Center of Indonesia Excellence” Indonesia dalam melahirkan SDM unggul dari pendidikan dini hingga memasuki lapangan kerja.

5. Kementerian Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (K2EK)

Kementerian Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (K2EK) merupakan perubahan nomenklatur Kementerian Koperasi dan UKM serta integrasi BEKRAF. Tujuan pokok K2EK adalah melahirkan start-up Wirausaha Berpertumbuhan Tinggi (High Growth Entrepreneurship) terintegrasi dengan ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang merupakan cikal bakal Wirausaha Ten-X, Decacorn, dan Hectocorn

7. Kementerian Pengelolaan Perbendaharaan dan Asset Negara

Kementerian ini merupakan pemisahan dari Kementerian Keuangan yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo diawal periode I. Di daerah 2 fungsi berbeda telah lama dipisah terdiri dari, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Pendapatan Daerah

8. Kementerian Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Kementerian ini merupakan perubahan nomenklatur dari Kementerian Pertanian karena adanya tantangan berupa tingginya ketergantungan Indonesia pada pangan impor serta rendahnya Indeks Nilai Tukar Petani.

9. Kementerian Percepatan Investasi dan Koordinasi Penanaman Modal.

Pada era orde baru dikenal dengan Kementerian Penggerak Investasi dan / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penanganan Investasi sulit dilakukan oleh pejabat di bawah Menteri karena diperlukan fungsi koordinasi antar Kementerian/ Lembaga.

10. Kementerian Pembangunan Generasi Muda

Sesuai dengan siklus psycho emotional dalam pembangunan pemuda sesuai definisi PBB adalah 0-12 tahun, 13-17 tahun dan 18-30 tahun yang harus dilakukan dalam satu kerangka kebijakan untuk memastikan adanya pembinaan yang berkesinambungan dari 0-30 tahun yang disebut generasi muda.

11. Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan

Atas pertimbangan bahwa promosi kebudayaan merupakan bagian integral dari promosi pariwisata sebagaimana ditetapkan oleh Global Tourism and Travel Index maka komponen kebudayaan yang semula berada di Kemdikbud dipindahkan ke Kementerian Pariwisata, sekaligus memudahkan pengukuran daya saing global kepariwisataan.

Sementara itu, terdapat 5 Komisi Nasional Urusan Teknis yang dikeluarkan dari fungsi Kementerian untuk mempertahankan status Kementerian dalam melaksanakan fungsi regulasi. Komisi Nasional tersebut adalah: Komisi Nasional Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing, Komisi Nasional Promosi, Kepariwisataan dan Kebudayaan, Komisi Nasional Olahraga Prestasi, Komisi Nasional Promosi Investasi dan Komisi Nasional Kerjasama Teknis Luar Negeri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here