Tol Langit Tingkatkan Ekonomi Digital Indonesia Timur

Dok. Dr. Pratama P

 

BERITABUANA.CO, JAKARTA- Pemerintah mengumumkan bahwa Palapa Ring Timur atau sering disebut “Tol Langit” sudah mulai berjalan. Tol Langit tersebut menjangkau 51 kabupaten/kota yang melalui 4 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat, terdiri dari 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/kota interkoneksi.

“Infrastruktur backbone yang ada di Palapa Ring Timur terdiri dari kabel serat optik darat, kabel serat optik bawah laut, dan radio microwave,” kata Pakar Siber/IT, Dr. Pratama Persadha lewat keterangannya, Senin (14/10/2019).

Diketahui, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meresmikan pengoperasian proyek Palapa Ring yang menjadi tulang punggung bagi pemerataan akses telekomunikasi di seluruh penjuru Nusantara. Palapa Ring ini dapat menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa menurut rencana pembangunan Palapa Ring selesai pada kuartal 2. Namun, karena kondisi geografis Papua, pembangunan baru selesai pada Agustus.

“Yang palapa ring timur, khususnya mencakup Papua, Maluku, NTT sampai ke Rote Ndao rencananya jadwalnya pada akhir kuartal II, tapi di Lapua kondisi geografisnya yang tidak memungkinkan menyelesaikan tepat waktu sehingga baru selesai akhir Agustus kemarin bapak Presiden,” kata Rudiantara.

Dr. Pratama menjelaskan, Palapa Ring Timur memiliki infrastruktur jaringan sepanjang 6.878 kilometer serat optik darat dan bawah laut, serta segmen jaringan radio microwave sebanyak 49 hop. Secara total, Proyek Palapa Ring menghubungkan 90 kabupaten/kota yang terdiri dari 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi melalui jaringan kabel serat optik sepanjang 12.148 kilometer yang terdiri dari kabel optik darat dan bawah laut serta juga segmen jaringan radio microwave sebanyak 55 hop.

Ia pun berharap keberadaan palapa Ring Timur bisa menggairahkan ekonomi digital di sana. Menurutnya banyak peluang untuk membawa Indonesia bagian Timur menjadi primadona wisata dan ekonomi digital tanah air.

“Ada SDM bertalenta yang pastinya belum terekspos selama ini. Lalu ada juga lokasi wisata alam atau hal-hal menarik yang bisa dimaksimalkan dengan kecepatan internet yang merata di sana. Saya pikir tidak berhenti dengan menyediakan internet kencang saja, namun negara harus turut hadur untuk memberikan arahan apa saja yang bisa dilakukan,” terang chairman lembaga riset keamanan siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) ini.

Jangan Terbengkalai

Menurut Pratama, jangan sampai internet ini bernasib seperti fasilitas olahraga yang disiapkan untuk event internasional namun terbengkalai pasca itu.

“Pemerintah harus memaksimalkan penggunaannya baik dari sisi ekonomi maupun SDM. Dari sisi birokrasi sendiri tentu Palapa Ring seharusnya bisa menjadi solusi e-Government seperti yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

“Dengan Palapa Ring Timur ini, akan mempercepat penambahan pemakai internet di tanah air. Bisa tembus ke angka 200 juta di akhir tahun 2020. Ini ada potensi ekonomi, apalagi data sekarang lebih bernilai dibandingkan minyak bumi,” sambung pria asal Cepu Jawa Tengah ini.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sampai akhir 2018, pemakai internet di tanah air sudah 171,1 juta dan didominasi oleh milenial.

“Dominasi milenial ini tentu akan membuat aktivitas ekonomi digital di Indonesia bagian Timur terus bertambah. Namun syaratnya infrastruktur harus siap dahulu. Misalnya ojek online dan ekspedisi pengiriman barang untuk mendukung marketplace. Keduanya tidak bisa berjalan jika infrastruktur dasar seperti jalan tidak ada atau sangat minim,” terangnya.

Pratama menggaris bawahi pentingnya negara mengelola dan mengamankan data masyarakat. Dengan semakin banyaknya penduduk Indonesia yang mengakses internet, artinya selain ada potensi ekonomi juga ancaman penyalahgunaan bertambah pula.

“Jaminan keamanan siber oleh pemerintah juga harus dikuatkan. Ada BSSN yang bisa membantu pengamanan jaringan milik lembaga negara. Pengamanan juga bisa bekerjasama dengan pihak ketiga sepanjang sangat diperlukan,” tuturnya.

Selain itu pemerintah juga perlu hadir untuk memberikan jaminan stabilitas keamanan di sana. Jangan sampai kemudian penyedia Jasa Internet (ISP) takut untuk membangun infrastruktur dan mendatangkan SDM ke sana.

Perlu diketahui bahwa potensi ekonomi digital Indonesia 2019 menurut Google mencapai US$ 40 miliar, diatas Thailand US$ 16 miliar dan Singapura US$ 12 miliar. Bahkan menurut Google potensi ekonomi digital tanah air pada 2025 mencapai puncaknya dengan US$ 133 miliar. (Nir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here