Soal Pertemuan Prabowo dan Jokowi, PKS Ogah Urusi Dapur Orang

Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Aboebakar Alhabsyi.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menghormati pilihan politik yang diambil oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat kemarin (11/10/2019). Apalagi pertemuan disebut-sebut sebagai wacana merapatnya Gerindra ke pemerintahan mendatang.

Hal ini disampaikan Anggota Dewan Syuro PKS, Aboe Bakar Al Habsyi dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi beritabuana.co, Sabtu (12/10/2019), terkait pertemuan Prabowo dengan Jokowi yang pernah menjadi rivalnya di dua pemilihan presiden (pilpres) itu.

Untuk diketahui, pada Pilpres 2019 lalu, PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sayangnya, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno tidak mampu mengalahkan petahana Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin.

Menyambung pernyataannya, Habib Aboebakar demikian sapaan akrab Bendahara Fraksi PKS DPR RI itu, mengatakan bahwa PKS tidak bisa mengurus dapur orang (Gerindra mau bergabung di pemerintah atau tidak). Sedangkan PKS siap dengan segala situasi yang ada.

“Insha Allah kami siap di dalam pemerintahan ataupun di luar. Saat zaman pak SBY kami bersama pemerintah, kemudian di zaman pak Jokowi kami di luar, semuanya baik-baik saja,” bebernya.

Menurut Habib Aboebakar, jika mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 kita dapat menyimpulkan bahwa Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Ini menandakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut pola Presidensial, yakni hubungan antara Presiden dan DPR tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi, melainkan lebih dalam pelaksanaan checks and balances.

“Jika memang kami harus melaksanakan fungsi checks and balances sendirian, Insha Allah PKS siap menjalani. Ini adalah wujud kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Artinya, tentu tetap harus ada pihak yang mengambil peran untuk melakukan proses checks and balances. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol,” katanya.

Habib mengatakan, semua pihak, termasuk PKS tentunya harus mendudukkan pilihan politik ini secara proporsional, tidak dalam satu kubu bukan berarti bermusuhan.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa, harus ada yang mengambil peran menjaga keseimbangan, seperti ketika kita naik sepeda, perlu dikayuh kanan dan kiri agar bisa berjalan dan menjaga keseimbangan,” ucap Habib Aboebakar.

Padahal sebelumnya Habib Aboebakar meyakini kalau Gerindra tidak akan masuk ke dalam pemerintahan bila ditawari bergabung oleh Jokowi. Apabila kemudian Gerindra mengambil tawaran tersebut menurut Aboe, ia tidak bisa melarangnya.

“Saya tidak yakin Gerindra akan mengambil sikap yang demikian. Namun jika memang itu terjadi, mau bilang apalagi. Saya tidak bisa mengusik dapur orang, biarlah masing masing menentukan dapurnya,” ujar Habib Aboebakar di Jakarta, Rabu, (26/6/2019). (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here