Kantor Unit Kerja Keimigrasian Bakal Dibangun di Boven Digoel

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kanwil Kemenkumham Papua melalui Kantor Imigrasi Kelas ll TPI Merauke bersama Pemda Kabupaten Boven Digoel akan membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di wilayah Kabupaten Boven Digoel yang di bawah wilayah kerja Kanim Kelas ll TPI Merauke.

Wakil Bupati Boven Digoel H. Chaerul Anwar bersama Kakanwil Kemenkumham Papua lwam Santoso yang di dampingi Kadiv Keimigrasian Hermansyah Siregar, Kakanim Kelas ll TPI Merauke Murdo Danang Laksono, Kasi Lalintalkim Doni Purwokohadi Sandra Dewa bertemu Direktur Jenderal lmigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Ronny F. Sompie.

Pertemuan di ruang kerja Dirjen Imigrasi ini membahas agenda rencana pembentukan Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Boven Digoel.

“Kedatangan kami untuk menemui Bapak Dirjen lmigrasi bertujuan ingin agar daerah kami (Kab. Boven Digoel) mempunyai Unit Kerja Keimigrasian, ini sangat penting karena Kabupaten Boven Digoel berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea, selain itu untuk memudahkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat kami,” ujar Chaerul Anwar.

Lebih lanjut dikatakan, untuk pelayanan keimigrasian seperti pembuatan paspor bagi jamaah haji/ wisata rohani masyarakat harus menggunakan transportasi darat atau pesawat untuk mengurusnya di Kanim Kelas ll TPI Merauke. Hal ini cukup menguras waktu serta biaya transportasi.

“Selama ini jika masyarakat ingin mengurus paspor atau pelayanan keimigrasian lainnya harus mengurusnya di Kanim Kelas ll TPI Merauke dari Boven Digoel dapat ditempuh jalur darat dan udara dengan de demikian biaya yang dikeluarkan masyarakat jadi bertambah untuk transportasi. Selain itu Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea, dengan hadirnya UKK nantinya di Kabupaten Boven Digoel dapat mengawasi keluar masuknya WNA/WNI. Untuk sarana dan prasarana kami telah menyiapkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hal ini guna mempermudah instansi terkait untuk berkoordinasi dengan UKK, sehingga mudah dijangkau masyarakat,” jelas Chairul Anwar.

Direktur Jenderal lmigrasi Ronny F Sompie menyambut baik maksud dan tujuan Wakil Bupati Boven Digoel yang mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat.

“Saya mengapresiasi semangat Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Hal ini juga sangat baik guna mendorong masuknya investasi dengan semakin mudahnya pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing,” ujar Ronny.

Menanggapi pernyataan Wakil Bupati tentang rencana penempatan UKK di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ronny F Sompie tak keberatan, namun pihaknya berharap di kemudian hari Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel dapat menyediakan lahan untuk UKK sebagai cikal bakal kantor imigrasi.

“Untuk UKK seperti yang disampaikan bapak wakil bupati, bertempat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun ke depannya kami berharap Pemkab Boven Digoel menyediakan lahan dan bangunan hibah yang cukup luas (kurang lebih 1 ha) untuk fasilitas pembentukan UKK sebagai cikal bakal kantor imigrasi di kemudian hari,” pungkas Ronny.

Selain untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel, UKK ini sangat penting peranannya seiring rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yatetkun, hal ini dikatakan oleh Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua Hermansyah Siregar.

“Unit Kerja Keimigrasian ini sangat penting perannya, karena ke depan direncanakan akan dibangun PLBN Boven Digoel dan PLBN Yatetkun, yang tentunya akan mendorong peningkatan perlintasan orang di daerah Yatetkun yang tentunya mendorong peningkatan perlintasan orang di daerah perbatasan yang berdampak peningkatan permohonan Pas Lintas Batas dan paspor serta keberadaan petugas imigrasi,” ujar Hermansyah Siregar.

Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Sesditjenim Maryoto Sumadi, Dirkermakim Rochadi Iman Santoso, DirSistik Alif Suadi.

Selain di Boven Digoel, UKK juga akan dibentuk di Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan, yang di bawah kendali Kanim Imigrasi lmigrasi Non TPI di Meulaboh ibukota Kabupaten Aceh Barat.

“Rencana pembentukan UKK di Kabupaten Aceh Selatan sesuai permohonan pemda setempat agar ada pelayanan keimigrasian di daerah ini,” ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Lilik Sujandi di dampingi Kakanim Meulaboh lmam Santoso. (nico)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here