PDI P Sesalkan Karikatur Tempo, Etika Jurnalistik Harus Dikedepankan

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – PDI Perjuangan merespons negatif atas berbagai karikatur yang disampaikan oleh Majalah Mingguan Tempo, terhadap sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada dasarnya, PDI Perjuangan sangat menghormati kritik sebagai esensi penting dalam demokrasi, namun etika jurnalistik tetap harus dikedepankan.

Dalam kaitan ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui siaran persnya yang diterima redaksi beritabuana.co, Rabu (9/2019) mengingatkan bahwa demokrasi memerlukan estetika, perlu pemahaman terhadap kebudayaan bangsa, sehingga tampilan karikatur Majalah Tempo terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa edisi terakhir sangat disesalkan.

“Apa yang disampaikan oleh Majalah Mingguan Tempo sudah tidak lagi menampilkan pesan jurnalistik yang mencerdaskan dan membangun peradaban, tetapi sudah menampakkan kepentingan tertentu yang disertai framing kepada pembaca,” katanya.

Ketika media tersebut memberikan kritik yang begitu tajam terhadap PDI Perjuangan ,lanjut Hasto, pihaknya menerima itu sebagai bagian dari kritik, dan PDIP melakukan otokritik.

“Namun, ketika simbol negara Presiden Republik Indonesia dibuat karikatur tersebut, kami sangat menyesalkan. Karikatur Presiden Jokowi itu cermin kemunduran kualitas jurnalistik karena minus kebajikan,” tegas mantan Anggota DPR RI itu lagi.

Untuk itu disarankan, majalah Tempo sebaiknya menyampaikan pemberitaan berimbang cover both sides, dan sebagai media yang berada di wilayah Indonesia, untuk memelajari kembali sejarah pers nusantara, pers yang membawa pelita harapan, mencerdaskan, dan memajukan kesejahtetaan umum.

‚ÄúTerkait dengan revisi UU KPK suara DPR dan Pemerintah Bulat. Jalankan undang-undang baru tersebut, kita monitor, cermati, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi. Presiden Jokowi tidak akan tingal diam memberantas korupsi, ada atau tidak ada undang-undang. Sebab korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Namun dengan revisi tersebut, Ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang selama ini banyak terjadi,” jelas Hasto.

Bagaimana pun, tambah Hasto, ketika warga bangsa tidak lagi bisa menghormati simbol negara seperti Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka demokrasi melunturkan watak kebudayaan bangsanya.
Karena itu pihaknya meminta supaya menghentikan karikatur yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here