Puan Enggan Komentar Soal Perlu Tidaknya Presiden Keluarkan Perppu KPK

Ketua DPR RI, Puan Maharani.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya soal usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya enggan berkomentar soal perlu tidaknya Presiden mengeluarkan Perppu KPK.

“Iya kita lihat saja, karena update terkait ini pun tidak bisa dilakukan secara resmi. Kenapa? karena ya itu anggota dan pimpinan AKD yang lalu itu kan sekarang belum terbentuk. Kami tunggu dulu,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2019).

Puan menilai, pelantikan presiden berpengaruh pada usulan-usulan, baik soal aturan maupun soal undang-undang termasuk Perppu KPK yang memang tengah ramai dibicarakan.

“Yang pasti harus kami lakukan adalah pelantikan presiden yang selanjutnya, karena siapa yang akan menandatangani atau melakukan usulan-usulan apakah itu kemudian dari masyarakat atau kemudian dari DPR, itu pak Jokowi tentunya. Tetapi apakah ini akan dilakukan pada periode ini atau periode presiden yang akan datang,” pungkas putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ini.

Diketahui, terdapat salah ketik dalam Pasal 29 UU KPK hasil revisi yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pimpinan KPK ditulis harus penuhi syarat paling rendah 50 tahun. Namun dalam keterangan di dalam kurung tertulis ‘empat puluh tahun’. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here