Pensiun dari DPR, Fahri Hamzah Mau Jadi Suami SIAGA

Fahri Hamzah bersama keluarga.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Lima tahun kedepan, tak ada lagi sosok Fahri Hamzah, politisi yang dikenal paling kritis selama 15 tahun atau 3 periode, dirinya berkiprah sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. Fahri sudah pensiun karena tidak lagi duduk sebagai wakil rakyat.

Tapi, jangan dikira tidak duduknya lagi Fahri Hamzah di DPR untuk periode 2019-2024 ini karena gagal terpilih di Pemilu 2019 lalu. Mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal dengan julukan ‘Singa Senayan’ itu memang tidak mencalonkan diri sebagai calon legislatig (celeg).

Saat bincang-bincang di ruang kerjanya pada Senin malam (30/9/2019) usai berkemas-kemas, Fahri yang juga pernah menjabat sebagai anggota MPR selama kurang lebih 2 tahun itu mengaku ingin beristirahat dulu dari kegiatan politik.

“Selama di sini (jadi wakil rakyat), saya kurang tidur bos. Bahkan sejak mahasiswa dan dipergerakan, mana pernah bisa tidur? Makanya selepas ini, mau ‘balas dendam’ tidur sepuas-puasnya,” seluruh inisitor Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Istirahat dari ingar bingar politk di tanah air, Fahri mengatakan ingin pulang kampung untuk mengunjungi dapil-nya di NTB sana, menjadi suami SIAGA (siap antar jaga) untuk sang istri, bercengkarama dengan putra-putrinya, serta menjalin komunikasi dengan kolega-kolega bisnisnya yang selama 15 tahun ditinggalkan.

“Aktivitas ini juga sudah jarang saya lakukan selama jadi anggota DPR. Makanya saya siap menjadi suama SIAGA, menemani istri yang akan ke luar negeri dalam rangka pekerjaannya,” ucap politisi yang sangat dekat dan ramah dengan awak media itu.

Seperti diketahui bersama, selama menjabat anggota juga wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah kerap melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi, terlebih dia berada di kubu oposisi. Kontoversi terbesar pernah dibuat Fahri Hamzah adalah desakan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembubaran KPK, pada 3 Oktober 2011 silam, Fahri Hamzah adalah orang yang mengusulkan pembubaran KPK dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.

Namun usulan tersebut menuai gelombang protes, baik dari KPK sendiri, lembaga anti korupsi maupun pengamat. Dikatakan kalau usulan pembubaran KPK sebagai sebuah blunder, sementara yang lainnya menyebut wacana tersebut tidak akan direspon publik.

Meskipun begitu, elit PKS saat itu mendukung pendapat Fahri Hamzah ini dan F-PKS di DPR menolak memberikan sanksi, menyatakan opini tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Sikap kritis Fahri Hamzah itu bukan hanya saat berkiprah di DPR maupun MPR saja. Sejak mahasiswa dan tergabung dalam organisasi kemahasiswaan bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Fahri adalah salah satu orang yang turut andil dalam tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998 silam, bersama sejumlah aktivis mahasiswa lainnya.

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, Fahri Hamzah pun dipercaya untuk duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mewakili generasi muda, atas permintaan Presiden transisi BJ Habibie saat itu. Tetapi, karena itu adalah MPR transisi begitu, Soerarto jatuh maka berubahlah komposisi keanggotaan MPR dengan drastis, karena ada semacam serangan kepada tokoh-tokoh Orde Baru pada waktu, sehingga salah seorang yang dianggap bisa mewakili kaum muda pada saat itu adalah dirinya.

“Waktu itu, saya di kontak oleh Pak Habibie dan saya diminta untuk dilantik hanya memang kami dilantik dan apa namanya yang membuatkan Keppres kanggotaan saya sebagai anggota MPR,” ungkapnya.

Setelah selama dua tahun duduk sebagai anggota MPR RI, pada Pileg 2014 Fahri berhasil mengamankan satu kursi PKS di DPR dari Dapil NTB. Ketika itu, Fahri Hamzah memperoleh suara tertinggi yaitu 125.083 suara.

Namun pada Pileg 2019 lalu, jalan Fahri untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif terhambat, dimana salah satu penyebabnya adalah konflik internal antara dirinya dan PKS. Bahkan, pimpinan PKS melayangkan surat pemecatan kepada Fahri Hamzah pada 6 April 2016 karena dinilai melanggar kode etik partai. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here