Deklarasi Nasional Lintas Budaya, Perusak Lingkungan Pengkhianat Bangsa

by -

BERITABUANA.CO, RANGKASBITUNG – Sekelompok masyarakat lintas budaya menggulirkan deklarasi nasional “Studium Generale Green Constitution”  Penyelamatan Lingkungan Hidup Bumi Pertiwi”, di La Tansa Mashiro, Rangkasbitung, Jumat (27/9). Ketua ICMI, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH menjadi pembicara kunci.

Prof Dr Jimly Asshiddiqie, membawakan sambutan mengenai Green Constitution Masa Depan Pelestarian Lingkungan Hidup. Ia mengatakan, masalah lingkungan hidup di Negara kita sudah parah. “Negara kita ini ringkih, Negara khatulistiwa yang hidup di antara patahan gempa dan cincin api,” katanya di hadapan para tokoh masyarakat di Rangkasbitung dan mahasiswa ini.

Ia menyebutkan, buku karya Profesor Arysio Santos ber judul ‘Atlantis, The Lost Continent Finally Found’ didukung sejumlah fakta yang memang mendekatkan Indonesia dengan Atlantis.

Pada zaman dahulu, ada sebuah benua bernama Atlantis dengan peradabannya yang sangat maju. Benua itu ternyata tidak hilang, namun kini sudah menjadi negeri bernama Indonesia. “ Profesor Santos memperoleh keyakinan setelah melakukan penelitian kalau Indonesia adalah Atlantis yang hilang,” ujar Jimmly Assiddiqie.

Dan terdapat riset peneliti selama puluhan tahun Profesor Stephen Oppenheimer, yang juga menyimpulkan dalam buku Eden In The East mengatakan bahwa Indonesia adalah  induk peradaban dunia. Jimly menyarankan agar penelitian Santos ini dan Oppenheimer, dapat memotivasi bangsa Indonesia agar bangkit dari situasi sekarang.

Sejak tahun 2009, Jimly Asshiddiqie mengusulkan pemerintah segera membentuk Komisi Nasional Pengawas Lingkungan. Lembaga ini dinilai sangat penting menghadapi maraknya isu lingkungan hidup di berbagai belahan dunia.

Menurut Jimmly, sekarang ini di seluruh dunia, selain perlindungan hak asasi manusia, yang penting itu perlindungan lingkungan.  “ Tidak ada saat ini, kepala negara yang tidak membicarakan isu lingkungan hidup. Sedangkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rawan mengalami kerusakan lingkungan, khususnya terkena dampak pemanasan global. “Kalau ada climate change, yang paling menderita duluan bangsa kita karena punya 17 ribu pulau,” ujarnya.

Peran Kementerian Lingkungan Hidup mengawal perlindungan lingkungan hidup menurut Jimly, tidak cukup kuat. Karenanya, perlu ada lembaga khusus yang melakukan tugas itu. Menurut Jimly, Komnas Perlindungan Lingkungan Hidup ini sebagai implementasi dari Konstitusi Hijau atau “green constitution” demi kelangsungan hidup masyarakat, mengingat pelanggaran terhadap lingkungan sudah cukup tinggi, terutama di abad 20 kerusakan lingkungan semakin menjadi-jadi dan berkaitan dengan demokrasi.

Jimly menjelaskan, isu lingkungan hidup sudah menjadi perhatian dunia internasional hampir setengah abad lamanya. Lingkungan hidup menjadi tiga isu besar di dunia bersama hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Sejumlah negara telah mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Termasuk Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah memiliki nuansa hijau yang termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyebut, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berharap memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal berikutnya yakni Pasal 33 ayat (4) yang juga menyebutkan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun, menurut Jimly, implementasi dari nuansa hijau dalam UUD 1945 tersebut belum dijalankan. Ini terbukti dengan masih banyaknya terjadi kerusakan lingkungan di Indonesia, baik perorangan, penguasa maupun oleh swasta. “ Kesadaran konstitusi harus diperluas,” katanya.

Ia mengajak, bangsa Indonesia melakukan reorientasi dalam berperilaku, beragama antara sesama manusia dan makhluk Tuhan. “ Saatnya kita membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup kita. Kita wajib sadarkan masyarakat untuk merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Bila tidak, ketika ada perubahan iklim yang duluan tenggelam pulau pulau di Indonesia dan harus jadi gerakan dunia karena bila tidak masyarakat dunia ikut menjadi korban,” tegasnya.

Ia menyebutkan, beberapa Negara diantaranya Prancis mengubah preambul dalam UUD nya dengan memasukkan lingkungan hidup di dalamnya setara dengan soal hak asasi manusia.” Di luar negeri sudah selesai bicara soal HAM, sekarang memperjuangkan hak hewan (animal rights), kita jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kebijakan lingkungan hidup kalah dengan kebijakan investasi dan industri, sehingga menyebabkan hancurnya ekosistem laut,” ujarnya.

Jimly menghimbau agar agar bangsa Indonesia jangan hanya sibuk berpolitik, masalah lingkungan hidup harus dilakukan melintas semua batas dan tak bisa mengandalkan pemerintah. Kita harus membangun kesadaran lintas budaya,” ia berharap.

Di antara inisiator Gerakan Lintas Budaya ini, Remy Sylado, Sam Bimbo, dan Raja Asdi yang dikenal sebagai produser film yang pernah meraih piala Vidya Sinetron Terbaik, Kesaksian (1994) dan Menghitung Hari (1995).

Tidak berhenti di tataran deklarasi, gerakan ini juga akan terus digulirkan, baik berupa kegiatan langsung bersentuhan dengan lingkungan hidup, maupun berupa sosialisasi. Contohnya, gerakan penanaman mangrove di pesisir utara Pulau Jawa, penanaman pohon di Payakumbuh Sumatera Barat, dan banyak lagi rencana aksi selanjutnya.

Usai acara, Jimly, Sam Bimbo dan pimpinan perguruan tinggi La Tansa Mashiro menanam pohon di areal gedung yang terletak di jalan Soekarno Hatta tersebut. Deklarasi nasional juga dihadiri oleh para tokoh nasional, pejabat pemerintah, pemuka agama, budayawan, seniman, mahasiswa dan masyarakat. (EFP)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *