UU Ekonomi Kreatif Atur Kebijakan Menyeluruh

BERITABUANA.CO, JAKARTA -Menteri Parawisata (Menpar), Arief Yahya mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif yang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU), mengatur kebijakan dan kegiatan ekonomi kreatif secara menyeluruh. Hal ini sebagai upaya menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum.
“Pengaturan dalam UU ini mengutamakan kepentingan nasional yang diselaraskan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi,” kata Arief Yahya mewakili pemerintah dalam Rapat ¬†Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto ini  untuk pengambilan keputusan pengesahan RUU tentang Ekonomi Kreatif menjadi UU.
Selanjutnya dia menyatakan, UU ini bertujuan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global, mensejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara, menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global, menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal, mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif, melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif dan mengarusutamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional.
“Harapan kami, UU ini dimaksud dapat diundangkan sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi perumusan kebijakan dan pengaturan ekonomi kreatif, serta lebih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatif,” kata Arief Yahya.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, RUU tentang Ekonomi Kreatif merupakan usul inisiatif DPR RI yang awalnya berasal dari DPD RI. Dia menyatakan, pembahasan RUU ini oleh panitia kerja diiringi beberapa dinamika dan perdebatan, antara lain mengenai rumusan defenisi tentang ekonomi kreatif, klasifikasi pelaku Ekraf, substansi Ekosistem Ekonomi Kreatif, substansi kekayaan intelektual dan pendanaan serta pembiayaan. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here