Komisi I DPR : Tujuan UU PSDN Atas Dasar Alasan Strategis

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. (Foto: Parlemen DPR)
BERITABUANA.CO, JAKARTA – DPR bersama pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk disahkan menjadi UU. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR di komplek parlemen Senayan,Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengemukakan, tujuan RUU tentang PSDN  untuk pertahanan negara didasarkan pada beberapa hal yang sangat strategis.
“Pertama, pengaturan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah upaya penting dan strategis negara dalam menata keteraturan untuk keefektifan sebuah sistem pertahanan negara. Pelibatan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama. Ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara diabad sekarang sudah tidak mungkin lagi diletakkan hanya pada fungsi Tentara Nasional Indonesia,” ungkap Abdul Kharis dalam laporannya di rapat paripurna itu.
Kedua, sesuai pasal 30 ayat 2 usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara RI, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.  Jelas bahwa postur pertahanan negara terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung yang harus diatur oleh UU.
Lalu ketiga, arah RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara yaitu agar sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dapat diaplikasikan, dan PSDN untuk pertahanan negara memiliki landasan legal formal. Karena itu, UU ini harus taat kepada prinsip supremasi sipil dalam bernegara, menghormati hak asasi manusia, dan pada pelaksanaan pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Kemudian yang keempat, sasaran RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara antara lain sebagai manifestasi dari konsep pertahanan rakyat semesta sebagai bagian dari grand strategi nasional dalam bidang pertahanan, membangun sistem pertahanan yang adaptif, visioner yang memiliki daya tangkal dan disiapkan secara dini, terarah, serta berkelanjutan oleh negara untuk menghadapi ancaman, terbangunnya karakter bangsa yang secara sadar dan sukarela ikut serta dalam usaha bela negara, dan terbentuknya postur pertahanan ideal yang terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung.
Sementara kelima, materi muatan RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara meliputi keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen utama, serta mobilisasi dan demobilisasi.
“Selain hal-hal tersebut, terdapat hal penting yaitu penambahan sifat sukarela dalam keikutsertaan warga negara menjadi komponen pendukung dan komponen cadangan. Penambahan rumusan persetujuan DPR dalam hal Presiden menyatakan mobilisasi dan demobilisasi. RUU ini mengatur pula pengawasan usaha bela negara, penataan komponen pendukung, dan pembentukan komponen cadangan yang dilaksanakan oleh Komisi di DPR yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan,” beber Abdul Kharis dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dihadiri oleh Menhan Ryamizard Ryacudu. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here