Aksi Mahasiswa Tak Akan Anarkis, Jika Negara Welcome

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, aksi unjuk rasa berujung ricuh yang dilakukan puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di sekitar Gedung Parlemen, pada Selasa hingga Rabu dinihari (25/9/2019), tak akan terjadi jika negara, termasuk politisi maupun aparat kemanan menyambut mereka secara moral dengan welcome dan difasilitasi, bukan dengan tindakan represif.

“Kita perlu punya cara memandang yang benar tentang mahasiswa sebagai gerakan moral dan sosial, atau pada awalnya gerakan moral dan bisa menjadi gerakan sosial,” kata Fahri Hamzah dalam pesan suara yang diterima awak media, Rabu (25/9/2019).

Sebab, menurut Fahri, mahasiswa itu pada dasarnya sulit ditebak kemunculannya, karena memang tiba-tiba saja dia muncul begitu ada perasaan yang harus disuarakan yang terkadang tdak berani disuarakan oleh kelompok lain, dan itu tidak bisa dihindari.

“Riset-riset sosiologi mengatakan sering mahasiswa muncul sebagai jawaban seberapa banyak persoalan yang tidak dapat dijuru bicarakan oleh kelompok masyarakat lainnya, yang dalam terori sosial dianggap memiliki moral konten yang lebih rendah ketimbang gerakan mahasiswa. Sehingga mahasiswa berada pada top daalam suatu gerakan. Nah itu yang pertama harus dibaca terlebih dahulu,” ujarnya.

Karena itu dalam menyambut mahasiswa itu, pertama-tama harus menyambut secara moral dengan welcom difaslitsi, jangan ada represif, jangan ada tekanan. Mereka, harus disambut dan ketika datang ke DPR ada mekanisme untuk bertemu.

“Saya terus terang, berulang mengatakan bahwa perlunya dibuat alun-alun demokrasi supaya ada mekanisme bagi demonstran dan perwakilannya dapat bertemu. Setelah menyampaikan pandangannya di dalam dan telah didengar oleh wakilnya, lalu membuat komitmen atau tidak, mereka akan kembali sebagai gerakan moral,” sebut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu lagi.

Kedua, tambah Fahri, perlu adanya kehati-hatian betul kapan gerakan mahasiswa mulai adanya gejala friksi-friksi fisik di lapangan yang tidak mungkin dapat dihindari. Sehingga hal itu harus dihindari, apabila terpaksa harus melakukan maka negara dalam hal ini aparat harus dalam posisi tetap berupaya membatasi diri untuk tidak menjadi bagian benturan apalagi memulai benturan.

“Apalagi orasi-orasi mahasiswa dengan teriakan-teriakan, sehingga tidak perlu teriakan itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, biarkan saja,” imbuhnya.

Ketiga, kalau kemudian terpaksa terjadinya benturan, sebaiknya negara atau pihak keamanan memberikan peringatan bahwa apabila gerakan massa telah menjadi gerakan fisik yang mulai mengganggu fasilitas umum seperti terjadi pembakaran dan sebagainya, maka dapat dianggap gerakan itu terpaksa akan mengalami tekanan fisik dari aparatur negara.

“Kalau itu terjadi merusak Pospol, pintu jalan tol, kendaraan polisi itu tentu yang rugi masyakat umum, sebagai pengguna
ini lah batas yang dibuat. Kita ingin mahasiswa sebagai moral force tentu sampai diujung tetap sebagai moral force, jangan sampai dia mengalami persinggungan dengan gerakan yang tak bisa berbicara, tidak bisa berdialektika tetapi hanya mengandalkan kekerasan fisik yang semacam ini akan mendapat respon tekanan fisik juga dari aparat yang tugasnya menghentikan secapat mungkin segala bentuk kerusakan yang timbul di ruang publik,” tutup Fahri Hamzah. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here