Fahri Mengaku Heran Adanya Penolakan Terhadap UU Produk ‘Merah Putih’

Wakil Ketua DPR RI (Korkesra), Fahri Hamzah.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sejak kemarin hingga sekarang (Selasa, 24 September 2019), menolak pengesahaan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU). Bahkan, aksi massa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian.

Menanggapi aksi massa tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019), mengaku tidak paham dengan protes yang disampaikan massa mahasiswa yang menolak pengesahan sejumlah RUU yang sebenarnya produk ‘Merah Putih’.

“Saya nggak habis pikir, kenapa mereka (massa mahassiwa) seolah tidak ingin undang-undang Indonesia turut ‘bereformasi’ sesuai zaman?” kata Fahri terheran-heran.

Padahal menurut Lanjut Fahri, UU produk kolonial yang selama ini, perlu diganti dengan UU demokrasi. UU Sistem pemenjaraan mesti diubah dengan pemasyarakatan, sesuai dengan ruh demokrasi.

“Demokrasi itu nggak ada lagi pemenjaraan. Nggak ada pemenjaraan. Itu mazhab lalu. Itu yang kita lawan. Kok sekarang pada pengin dianiaya lagi oleh negara,” katanya.

RUU Pemasyarakatan yang sedianya disahkan hari ini, justru diminta untuk ditunda pengesahannya. Padahal, RUU Pemasyarakatan sekarang ini berlandaskan semangat demokrasi.

Termasuk soal RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga dipersoalkan para pengujuk rasa. Padahal, Fahri menegaskan RUU KUHP juga menjunjung tinggi nilai demokrasi.

“Peradaban demokrasi kita akan terasa final dalam 20 tahun ini jika kita telah memiliki Hukum Pidana buatan sendiri dan bukan buatan kolonial. Dan puluhan tahun perjalanan mengesahkan Hukum Pidana sendiri sudah di ujung. Era baru Hukum Pidana menyempurnakan peradaban demokrasi kita,” katanya.

Tetapi yang jelas, sebut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu, sebuah Kitab Hukum Pidana baru ini pasti ‘merah putih’, Pancasilais dan konstitusional.

“Puluhan tahun kita menunggu dan masa itu telah tiba. Jangan salah baca dan jangan salah sangka. Baca seluruhnya dan pahami seutuhnya. Ini adalah KUHP yang beradab mulia,” pungkas Fahri Hamzah. (Aldo)