Tunda Pengesahan UU KUHP, Gerindra: Sekalian Batalkan UU KPK dan Pemasyarakatan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris F-Gerindra Desmond Junaidi Mahesa terlihat kesal terhadap perintah yang meminta kepada DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP yang sudah menjadi KUHP. Menurutnya, kalau hal itu yang dimau, tidak perlu lagi menunda, tapi dibatalkan sekalian, termasuk juga UU KPK yang baru dan UU Pemasyarakatan.

“RKUHP kan usulan pemerintah, kita sudah bahas, ada menteri semua, ada tanda tangan semua. Kalau menurut saya, kalau menarik KUHP, juga harus ditarik UU Pemasyarakatan, harus ditarik juga UU KPK karena semuanya ini kan maunya pemerintah. DPR kan cuma oke-oke aja,” Desmond Junaidi Mahesa, Jumat (20/9/2019) malam.

Desmond mengaku heran kepada Jokowi yang meminta DPR menunda pengesahan RKUHP, ketika mulai mendapat banyak protes dari masyarakat.

Ia juga sangat tidak menerima dengan tindakan itu. Presiden nggak peka, gak beres. Harusnya dikonsultasikan dulu,” kata Desmond.

Desmond mengaku, Gerindra terpaksa ikut dalam pembahasan produk legislasi tersebut. Tapi akhirnya mendapat kekecewaan. seperi ini. Jangan Sembari menyinggung revisi UU KPK, Desmond mengaku kecewa.

“Bagi kami Partai Gerindra mau nggak mau ikut. Yang kami kecewa tiba-tiba dalam UU KPK misalnya, Presiden kok jadi lebih dominan dia semua yang atur,” ucap Desmond.

Jadi sekarang ini tak ada pilihan lain, jelas Desmond. UU KPK dan UU Pemasyarakatan harus ditarik juga. Karena semuanya satu nafas dengan KUHP. Kalau tidak Presiden namanya bohong-bohongan. (Ram)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here