Penyadapan Harus Dapat Izin Tertulis Dewas KPK Dinilai Tepat

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis saat menjadi narasumber diskusi di Parlemen. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA -Keputusan penyadapan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang harus mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas (Dewas), sesuai dengan Pasal 12b dalam revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 dinilai sudah sangat tepat.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/9/2019), mengungkapkan hal tersebut lantaran secara konstitusional tidak ada kewajiban kegiatan penyadapan itu harus mendapat izin dari pengadilan.

“Nah ini cara berfikir yang salah. Kalau di sistem hukum Anglo Saxon semua sistem hukum itu berpusat pada pengadilan. Di Eropa Kontinental kan tidak. Kemana kewenangan izin itu diletakkan, di organ mana kewenangan pemberi izin itu, sangat tergantung pada pembuat UU. Anda suka atau tidak suka,” ujarnya.

Margarito memahami, memang sangat sering orang-orang menjustifikasi bahwa izin penyadapan harus ke pengadilan dengan argument bahwa penyidikan ialah part of atau part in criminal justice system. Padahal itu semua hanya sebuah teori bukan hukum.

“Pengadilan itu kerjanya hanya menyidang perkara. Tunjukkan kepada saya kerjaan Pengadilan mensidik, menyidik. Ini kan kerjaanya sidang orang, bukan periksa tangkap-tangkap, nggak ada didunia ini kerjaan pengadilan tangkap-tangkap orang, dia cuma kerja sidang,” ungkap dia.

Dengan demikian, Margarito menambahkan, tidak benar mengatakan bahwa karena penyidikan itu bagian dari criminal justice system.

“Penyadapan itu musti minta ke pengadilan itu tidak benar. Sama sekali tidak benar,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here