Pemindahan Ibukota Negara, Jazuli Juwaini: Harus Jawab Banyak Pertanyaan

F-PKS Diskusi Publik bertema "Rencana Pemindahan Ibukota Negara Perspektif Politik dan Ekonomi" di ruangan F-PKS Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (18/9/2019). (Foto: Asim)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI melakukan kajian terkait rencana pemindahan Ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemidahan Ibukota negara harus didasarkan pertimbangan matang dan harus menjawab sejumlah pertanyaan di masyarakat.

Penilaian ini disampaikan Ketua F-PKS DPR RI, Jazuli Juwaini ketika membuka Diskusi Publik bertema “Rencana Pemindahan Ibukota Negara Perspektif Politik dan Ekonomi” di ruangan F-PKS Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (18/9/2019).

Pertanyaan terkait misalnya soal alasan pemerataan ekonomi, Jazuli Juwaini mempertanyakan jika pemidahan Ibukota ke Kalimantan Timur alasan pemerataan ekonomi, apakah setelah lima tahun akan dipindahkan lagi ke Maluku atau ke Papua, agar ekonomi semakin merata?

“Kalau alasannya karena Jakarta sudah sangat macet, apakah harus ke Kalimantan? Bukankah kalau macet di Jakarta bisa ke Jonggol, Bogor, yang masih banyak gunung gunung itu dan lebih efektif, lebih efesien?” tanya dia.

Menurut Jazuli, diskusi publik yang digelar fraksi nya menjadi sebuah sarana untuk para pakar, para akademisi, peneliti untuk menyampaikan pendapatnya. Disisi lain, pihaknya ingin mendapatkan masukan yang objektif dan secara disiplin ilmu.

Dalam hal menyikapi pemindahan Ibukota negara seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, PKS kata Jazuli tidak ingin bicara koar-koar tanpa data obyektif.

Sejumlah pembicara dalam diskusi publik Fraksi PKS ini adalah Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmal, Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin, Pengamat Lembaga Survey Kedai kopi Hendri Satrio, anggota Komisi XI DPR dari PKS Ecky Awal Mucharam.

Sedang Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brojonegoro dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhalangan hadir dan hanya diwakili pejabat terkait.

Masih dalam kata sambutannya, Jazuli Juwaini juga mengaitkan pemindahan ibukota negara ink dengan nasib para PNS, khususnya golongan terendah. Misalnya mengenai tempat tinggal mereka.

“Jangan-jangan, PNS terendah ini akan dipecat massal, atau bagaimana dan seperti apa nasib mereka nanti.
Jadi, pemindahan ini kan tidak sederhana. Apakah sisi ekonomi akan seperti apa. Dari sisi politik akan seperti apa. Dari sisi keamanan pertahanan akan seperti apa,” katanya bertanya.

Dalam kaitan diskusi publik yang diadakan PKS, pandangan yang disampaikan oleh pakar menjadi pertimbangan mereka sebelum membuat keputusan dan kebijakan. PKS sendiri, kata Jazuli, sudah mengirim anggotanya untuk duduk di Pansus Pemindahan Ibukota, yaitu Mardani Ali Sera dan Sukamta.

Bagaimana pun lanjut dia, PKS menghormati mekanisme usulan pembuatan UU. Mereka tidak bisa hanya mengatakan ini mau pindah dan harus di tolak.

“Karena pemerintah serius dan sudah membuat Surpresnya, maka kita lihat dulu kajiannya, baru lah nanti kita bisa mengatakan ini tidak layak untuk pindah,” pungkas Jazuli. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here