Dibanding Jepang, BPJS Kita Tidak Begitu Berat

Kantor BPJS Kesehatan.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik 100 persen. Tetapi, kenaikan ini sebetulnya tidak begitu memberatkan jika dibanding dengan Jepang.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR Imam Suroso menjawab beritabuana.co di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Negara Jepang, sambung politisi dari PDI Perjuangan itu, justru menarik iuran yang tinggi ketimbang di Indonesia.

“Kementerian Kesehatan Jepang dan Rumah Sakit Global disana memuji Indonesia karena kita lebih bijaksana dalam membantu masyarakatnya, dengan mensubsidi BPJS Kesehatan,” kata Suroso .

Ia pun bercerita ketika Komisi IX DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat informasi, Jepang nyaris kolaps karena menggratiskan pelayanan kesehatan masyarakatnya. Sampai kemudian pemerintah negara itu merubah kebijakan.

“Sekarang pelayanan kesehatan masyarakatnya sudah tidak ada yang gratis total, tetapi mensubsidi rakyatnya sampai 30 persen, sedang 70 persen ditutupi pemerintahnya,” jelasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sudah mengusulkan kenaikan pembayaran iuran peserta JKN BPJS Kesehatan dengan besaran 100 persen. Kenaikan ini diperlukan untuk menambah defisit keuangan BPJS Kesehatan yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun, membengkak dari perkiraan awal yang sebesar Rp 28 triliun.

Dengan besaran kenaikan iuran hingga 100 persen itu, maka peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar Rp 160.000. Lalu, peserta JKN kelas II membayar Rp 110.000 dari sebelumnya Rp 51.000. Sementara untuk peserta JKN kelas III iurannya menjadi Rp 42.000 dari sebelumnya Rp 25.000.

Menurut Imam Suroso, awalnya dia tidak setuju dengan usul pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini. Namun, setelah melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan mendapat penjelasan penerapan BPJS Kesehatan di negara itu, dia bisa memahami alasan pemerintah menaikkan hingga besaran 100 persen.

“Iuran tersebut memang harus dinaikkan, supaya APBN kita semakin efektif dan efisien, APBN juga diperlukan untuk membangun yang lain,” kata dia. Jika semua ditanggung oleh pemerintah, maka Indonesia kesulitan membangun wilayah lainnya.

Saat ini tambah Imam, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 triliun per tahun untuk mensubsidi masyarakat kecil. Manfaat BPJS Kesehatan pun sudah dirasakan masyarakat Indonesia.

“Pemerintah Indonesia saya kira sudah bijaksana melayani masyarakat dalam bidang kesehatan,”kata Imam memuji. Dia menambahkan, dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka otomatis pelayanan juga ikut semakin baik. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here