Revisi UU KPK Menegaskan Arogansi Kekuasaan

BERITABUANA.CO, JAKARTA –Pengesahan revisi UU 30/ 2002 tentang KPK yang berlangsung cepat, dapat menjadi preseden buruk dalam proses program legislasi nasional. “Kami mengkhawatirkan dengan pengesahan revisi UU nomor 30, mempertegas asumsi masyarakat, semua ini hanya untuk memenuhi selera DPR dan pemerintah yang lagi berkuasa.

“Pengesahan revisi tanpa mau mendengar masukan dari masyarakat dan tanpa prosedur revisi Undang-undang secara benar, menunjukkan arogansi kekuasaan,” kata Ori Rahman SH, peneliti Cikini Studi, Selasa (17/9/2019).

Gelombang penolakan revisi UU Nomor 30, tidak semasif sebelumnya, namun bukan berarti masyarakat menerima begitu saja. “ Sengaja diburu-buru agar bola salju penolakan revisi, tidak meluas. Tapi esensinya, ada yang kurang sehat dalam proses yang tergesa-gesa. Seharusnya ada proses review pasal per pasal agar hasil perubahan optimal bagi pemberantasan korupsi di Tanah Air,” kata Ori Rahman yang juga seorang advokat.

Cikini Studi dapat memahami kekecewaan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mempertanyakan, proses ketuk palu yang terburu-buru, mengesankan sikap pemerintah yang semakin otoriter.

“Apakah negara ini negara demokrasi atau negara otoriter? Seperti halnya zaman otoriter orde baru yang membuat dan mengesahkan undang-undang sesuai kemauannya. Persetujuan pemerintah dengan DPR, tanpa mau mendengar masukan dari masyarakat, menunjukkan revisi ini atas inisiatif pemerintah,“ kata Ori Rahman.

Bahkan menurut Dr. Iskandar Zulkarnain, revisi ini terang benderang dipaksakan.    “Karena revisi ini, tidak masuk prolegnas. Semakin dibuat semrawut di era distrupsi dan post truth ini, semakin lancar agenda setting terlaksana, ” kata Iskandar Zulkarnain, peneliti Cikini Studi yang juga dosen Fisip USU (Universitas Sumatera Utara)Medan.

Asumsi masyarakat yang mengikuti logika berpikir tiga komisioner KPK, menyatakan untuk menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo, semakin mendekati nyata.

“Janji Pak Jokowi yang akan menguatkan peran KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, hanya pepesan kosong,” kata Iskandar.

Peneliti Cikini Studi lainnya, Teddy Mihelde Yamin menambahkan, permainan kekuasaan semakin parah. “Seolah-olah apa saja bisa dibuat. Hanya tergantung seperti apa rancangan skenarionya, dan persiapan solusi bila terjadi benturan di tengah masyarakat,” kata Teddy Mihelde Yamin, lulusan Nottingham University, Inggris. (Rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here