Basariah Setuju Revisi UU KPK, Ini Alasannya

by -
Wakil Ketua KPK, Basariah Panjaitan.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ternyata tidak semua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 3Tahun 2020 tentang KPK. Buktinya, Basaria Panjaitan memyetujui revisi yang telah disahkan oleh DPR tersebut.

“Kalau sudah paripurna, saya ikut,” kata Basaria singkat kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Raya, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

Sikap Basaria ini berbeda dengan Wakil Ketua KPK lainnya Laode M Syarif, yang menyatakan hingga saat ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dan belum menerima secara resmi draf revisi UU KPK dari DPR dan pemerintah.

Namun, berdasar dokumen yang beredar, Laode menilai banyak norma dalam UU KPK yang baru yang melemahkan penindakan Lembaga Antikorupsi.

“Jika dokumen yang kami terima via ‘hamba Allah’ (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/Pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK,” kata Laode.

Laode membeberkan sejumlah poin yang bakal melemahkan KPK. Beberapa di antaranya, Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum; penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin dewan pengawas; Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden; Komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK serta status Kepegawaian KPK berubah Drastis dan harus melebur menjadi ASN.

“Hal-hal di atas berpotensi besar untuk mengganggu ‘independensi’ KPK dalam mengusut suatu kasus,” katanya. (Isa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *