MPR RI Sepakat Perlunya Haluan Negara

Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi bersama Anggota Fraksi Demokrat MPR RI, Syarief Hasan dan Anggota Fraksi Golkar MPR RI, Fadel Muhammad pada diskusi empat pilar MPR RI. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dihadapan puluhan wartawan Parlemen, Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi mengatakan bahwa pembahasan di MPR sudah menyepakati perlunya Haluan Negara. Hanya saja, rencana itu belum bisa direalisasikan oleh MPR pada masa bakti 2014-2019.

Pasalnya, lanjut Arwani pada dialong Empat Pilar MPR dengan tema “Haluan Negara Sebagai Pedoman Pembangunan di Segala Bidang” yang berlangsung di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019), hingga minggu-minggu terakhir periode MPR saat ini, belum ada kesepakatan terkait landasan hukum yang akan digunakan, apakah Haluan Negara dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR atau cukup undang-undang.

“Masih ada perbedaan menyangkut dasar hukum pengaturan Haluan Negara. Sebagian menghendaki Tap MPR, sisanya cukup dengan undang-undang saja,” kata Arwani menambahkan.

Karena itu MPR periode 2014-2019, menyiapkan rekomendasi kepada MPR yang akan datang untuk mencari jalan keluar mensikapi perbedaan pendapat soal landasan hukum. Rekomendasi tersebut, akan disampaikan pada sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019.

“Menyangkut perlunya haluan negara semua fraksi dan kelompok setuju. Tetapi dasar hukumnya masih berbeda pandangan. Selain itu, saat ini belum ada kesepakatan bentuk draft haluan perencanaan pembangunan model GBHN, yang dianggap layak untuk dibahas menjadi sistem perencanaan pembangunan,” katanya.

Selain Arwani, dua narasumber yang lain adalah anggota Fraksi Demokrat MPR RI, Syarief Hasan dan anggota Fraksi Golkar MPR RI, Fadel Muhammad. (Rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here