Politikus Gerindra Nilai, DIM Pemerintah Lemahkan KPK

Politisi Partai Gerindra, Susmi Dasco. (Foto: Asim)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah telah menyampaikan pandangannya atas Revisi Undang-Undang Nonor 33 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), pada Kamis (12/9/2019) malam.

Sementara, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Fasco Ahmad mengancam bakal menolak revisi yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya, daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah dalam rapat tersebut cenderung melemahkan KPK.

“Setelah melihat lampiran surat presiden yang diterima DPR serta dalam pembahasan raker dengan Menkum HAM semalam, Gerindra sedang mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi UU KPK karena kami menganggap hasil raker semalam dan DIM yang disampaikan pemerintah justru ada kecenderungan bukan memperkuat KPK, tapi melemahkan KPK,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (13/9/2019).

Dasco mencontohkan soal hal yang dianggap cenderung memperlemah KPK itu. Dia menyoroti soal usulan Dewan Pengawas, yakni pasal 37A tentang Pembentukan Dewan Pengawas.

Dalam pasal itu disebutkan Dewas ditunjuk pemerintah kelimanya, sementara mungkin dalam masa sekarang tidak ada niat pemerintah mengintervensi KPK, tapi karena UU ini berlaku sangat lama bisa kemudian rentan dipergunakan melemahkan KPK.

“Nah kami sedang mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi ini seandainya dalam pembahasan, misal Pasal 37A, mewakili unsur 2 legislatif, 2 eksekutif dan 1 yudikatif. Misal seperti itu,” imbuh Dasco. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here