Mengapa Terjadi Pergolakan di Tanah Papua?

0
Wakil DPR RI, Fadli Zon dan tokoh Papua dalam sebuah pertemuan. (Foto: Natsir)
Ambassador of Senior Advisor and special Envoy on Papua Affairs, Michael Menufandu. (Foto: Natsir)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pergolakan politik serta kemananan di tanah Papua yang terdiri dari 2 wilayah administrasi pemerintah (Provinsi Papua dan Papua Barat) di Ibukota kedua provinsi (Jayapura dan Manokwari) serta beberapa Ibukota Kabupaten seperti Merauke, Fakfak, Kaimana, Sorong, Manokwari, Biak, Nabire, Paniai, Wamena, nduga, Pincak Jaya dan sebagainya sangat penting untuk di cermati.

Senior Advisor PT Freeport Indonesia, Michael Menufandu saat temu wicara dengan para tokoh Papua dan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Gedung DPR RI lt 2, Kamis (11/9/2019) kemarin, mengajak seluruh pihak mencermati pergolakan di Tanah Papua secara obyektif, konstrulktif dan rasional.

“Seluruh pihak mencermati pergolakan ini secara obyektif, konstrulktif dan rasional,” Michael Menufandu kepada beritabuana.co.

Menurut Michael yang juga Duta Besar dengan tugas-tugas khusus masalah Papua (Ambassador of Senior Advisor and special Envoy on Papua Affairs) mengajukan 5 pertanyaan besar mendeteksi masalah seperti generasi Papua baru berani menentang dengan berani dan menilai Indonesia sebegai kolonials, kapitalis dan militeristis, mengapa kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap masyarakat Papua dan pemberian stigma politik separatis (separatism), dan stigma sosial kebodohan (uncivilized) dan stigma keterbelakangan (inferior), mengapa pembangunan struktur organisasi dan pembangunan anggota militer dan polisi secara intensif dan massif seperti orang Papua musuh Indonesia yang harus diberantas, Mengapa Negara-Negara kecil di Pasifik (Anggota PIF dan MSG) secara berturut-turut mengangkat masalah tanah Papua di siding-sidang umum PBB sejak tahun 2015 s/d sekarang, mengapa banyak lembaga-lembaga Asing (NGOs) dan para Jurnalis Asing dibatasi bahkan dilarang/ dipersulit untuk mausk di tanah Papua.

“Sejumlah pertanyaan diatas wajib menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi terbaik karena pergolakan terjadi sudah sekian lama dan tahun ini adalah paling terparah sehingga butuh penanganan yang lebih serius, Gubernur mereka saja di tolak, jadi kita wajib mengumpulkan semua pihak termasuk perwakilan anak-anak muda untuk berdialog dari hati ke hati,” ajak Michael.

Pembangunan dan Perubahan Sosial

Politisi Senior Golkar, Yorris W memberi tanggapan terkait pergolakan di tanah Papua. (Foto: Natsir)

Lanjut mantan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa penuh untuk Republik Kolombia itu, bahwa kemajuan pembangunan dan perubahan sosial pada era ini begitu cepat, perkembangan ekonomi dan pasar dengan harga yang tak terkendali, pertumbuhan penduduk secara expansial dan geonometric, kesadaran kebangsaan yang menimbulkan kesalahpahaman, hubungan pusat dan daerah yang belum serasi, penerapan kebijakan setengah hati serta pembinaan ketertiban, ketentraman yang belum maksimal dan efektif menyebabkan adanya: kecemburuan sosial (social incontemptious), ketidakadilan ekonomi (economic insjustice), benturan budaya (culture shock) dan munculnya sikap superior dan inferior (superior complex).

Perkembangan ini melahirkan gerakan politik yang dikenal separatism, OPM, GPK, Tuntutan Papua Pisah/ Merdeka, pengibaran Bendera Kejora dan mulai berkembang sikap curiga dan ketidakpercyaan pemerintah dengan orang Papua dan sebaliknya.

Mantan staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Keamanan Mentri Muda Urusan Kawasan Timur Indonesia (KTI) di era Presiden Abdurahman Wahid ini pun menuturkan, pertanyaan diatas bukan bentuk protes tapi perlu untuk direnungkan bagaimana menjawabnya melalaui kebijakan program, kegiatan dengan berbagai pendekatan untuk mewujudkan Papua yang damai seperti: menciptakan adanya mutual trust, adanya wawasan kebangsaaan yang baru berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, hindari sikap dan pandangan yang bersifat superior, hindari berbagai macam kebijakan dan program serta kegiatan yang cendrung Mercusuar tetapi harus memberi penghidupan yang layak bagi rakyat, hindari sikap hipokrit dengan sikap yang menyentuh harga diri rakyat, hindari pelayanan yang menciptakan rakyat menjadi pengemis dan hidup dari ketergantungan dan hindari Pemerintahan dan Birokrasi yang cendrung arogan, korup dan penuh pencitraan.

Dikatakan Michael, yang pernah diamanahi sebagai Deputi Mentri Bidang Ekonomi Sosial budaya Kementrian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia era Presiden Megawati Soekarno Putri, perlu adanya pemahaman bersama antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mensepakati pengaturan kewenangan antara level Pemerintah serta penerapan kewenangan tersebut di Papua dengan kekhususannya, yang menitikberatkan pada langkah-langkah strategis dalam pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli serta bagimana proses pemberdayaan secara strategis dan mendasar.

Bagaimana mensepakati mekanisme dan besaran dari alokasi: (i) Dana perimbangan bagian Provinsi Papua dan Kabupaten/ Kota (bagi hasil sumber daya alam), (ii) Dana penerimaan khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon DAU nasional; (iii) Dana tambahan dalam membiayai pembangunan infrasruktur sehingga tidak menimbulkan konflik dan perselisihan antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua

Pria kelahiran Biak, 09 November 1947 yang pernah mengenyam pendidikan di Institut Social Studie Den Hag Belanda kembali merumuskan percepatan pembangunan Papua harus bertolak dari realitas kehidupan entitas yang ada dan hidup di tanah Papua, terutama karakteristik, budaya, keanekaragaman ekosistem, bahasa, pola kepemimpinan, pandangan hidup, maupun kepercayaannya.

Aspek penting yang perlu dicermati secara tepat untuk dapat diterjemahkan ke dalam pelbagai kebijakan pembangunan adalah sebaran pemukiman masyarakat Papua yang terbagi dalam 3 (tiga) zona ekologis:

1) Masyarakat yang berdiam di zona ekologis pantai, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

2) Masyarakat yang berdiam di zona ekologis dataran rendah dan kaki-kaki gunung;

3) Masyarakat yang berdiam di pegunungan dan pedalaman.
Masing-masing memiliki karakteristik yang bervariasi, baik struktur sosial, sistem kepemimpinanan, kepemilikan tanah, sistem nilai dan orientasi hidup, sistem ekonomi juga aksesibilitas dan respon terhadap pembangunan.

Senior Pamong Papua dan mantan Deputi Mentri Bidang Sosial Budaya Mentri Negara Pembangunan Dearah Tertinggal (PDT) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengharapkan berbagai kebijakan yang perlu dipertegas dengan 4 pilar utama UU Otonomi khusus yaitu: keberpihakan (affirmative), perlindungan (protection), partisipasi (participation) dan pemberdayaan (empowerement).

Jika ke-4 hal ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kedepan akan melahirkan:

a. Kepemimpinan generasi baru pemerintahan daerah yang clean, strong, dan stabilize berdasarkan ukuran kemajuan Indonesia dan berbagai macam ketentuan perundang-undangan Indonesia sehingga tercipta pemerintahan yang dihormati dan dipercayai rakyat.

b. Kebijaksanaan membangun wawasan Kebangsaaan yang moderat, membangun interaksi sosial yang positif, konstruktif dan realistis antara warga Negara di tanah Papua maupun para pendatang yang hidup berdampingan sebagai warga Negara Indonesia.

Suami dari Sri Emmy Wilarti Menufandu yang juga penulis buku “Perbatasan Papua dan Dinamika Politik di Pasifik Barat Daya” mengakhiri papran ilmiahnya dengan menegaskan kembali untuk membentuk orang Papua merasa warga Negara Indonesia serta membangun Indonesia di Papua dan membangun Papua di Indonesia. (Natsir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here