Eks Komisioner Sebut 10 Capim KPK Sekarang yang Terbaik

0

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi III DPR RI sedang melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 10 orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) periode 2019-2023. Menurut mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar, ke 10 capim tersebut merupakan yang terbaik setelah sebelumnya panitia seleksi (pansel) menyaring ratusan calon yang mendaftar.

“Itu yang terbaik dari yang ada sekarang. Sehingga harapan kita agar Komisi III mampu menghadirkan lima pimpinan KPK baru, memilih figur yang memang memiliki kompetensi,” ujar Haryono dalam diskusi “Tantangan Pimpinan KPK Baru, Mampu Benahi Internal dan Berantas Korupsi” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis )12/9/2019).

Karena itu dikatakan Haryono Umar, jika nanti Komisi III DPR sudah memilih 5 pimpinan KPK periode mendatang, maka itu harus diterima. Pemilihan pimpinan KPK tersebut sudah melalui suatu proses   dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

“Walau bagaimanapun nanti kita harus dukung pimpinan yang  nanti  terpilih , sehingga dia bisa betul-betul  memenuhi harapan dari masyarakat dan kita semua,” ujarnya.

Diawal penjelasannya, Haryono Umar menyatakan, kompetensi pimpinan KPK adalah memiliki pengetahuan dalam penegakan hukum termasuk di dalamnya penindakan. Pimpinan KPK membutuhkan orang yang paham dengan permasalahan hukum terutama pidana korupsi, beracara sampai bisa mengarahkan, mengendalikan oleh para pegawai KPK.

Harapan dia, bagaimana Komisi III DPR menemukan dan memilih pimpinan KPK yang mampu melakukan pencegahan dan penindakan. Pimpinan tersebut yang memahami proses pencegahan,  karena dalam pandangannya  sampai dengan saat ini, antara pencegahan dengan penindakan itu tidak berjalan paralel.

“Sebetulnya yang namanya pencegahan itu mencegah agar tidak terjadi korupsi dan kasus sudah banyak, perkara sudah diselesaikan banyak, artinya modusnya kita semua tahu, bagaimana rekayasa itu , mulai dari proses perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan pelaporan, harusnya upaya pencegahan itu mampu mencegah terjadinya korupsi,” kata Haryono.

Sementara sekarang itu kalau dilihat, pencegahan itu lebih banyak ke sosialisasi, pakta integritas. Pada hal se harusnya pimpinan KPK itu mengerti modusnya.

“Misalnya kalau inidibiarkan akan terjadi korupsi maka dia buru-buru mendatangi mengatakan bahwa, menurut kami akan terjadi demikian, memang itu ada persoalan, persoalan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, tidak ada alat untuk mendeteksi, apakah ada kemungkinan terjadi apa tidak, tidak ada alatnya, maka kita butuh alat tersebut ini dari sisi pengetahuannya,” pungkasnya. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here