Kuatkan KPK, Awasi Agar Tidak Digunakan Pukul Lawan Politik

0

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Revisi Undang-undang KPK harus sejalan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Revisi harus memperkuat kehadiran KPK dalam struktur ketatanegaraan, sekaligus masyarakat dapat melakukan upaya kritis atas kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini hakekat sebagai suatu negara demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri Cikini Studi, terkait dengan perseteruan KPK dengan lembaga legislatif. Pemicunya, rencana Badan Legislasi DPR mengusulkan Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran KPK supaya pengawasan masyarakat ditujukan bagi penguatan KPK,” kata peneliti Cikini Studi Dr. Iskandar Zulkarnain, Rabu (11/9/2019).

“Penguatan itu juga dibarengi peningkatan infrastruktur KPK seperti penyidik maupun anggarannya,” tambahnya.

KPK, kata Iskandar yang juga dosen Fisip Universitas Sumatera Utara, selama ini terbukti kinerjanya dalam upaya memberantas korupsi. ”Bila peran KPK dilemahkan, justru rakyat dan negara yang dirugikan, apalagi bila penjarahan kekayaan negara semakin meluas tanpa pengawasan yang ketat. Kalau perlu, perangkat kejaksaan diperbantukan lebih banyak ke KPK atau berlakukan hukuman mati bagi koruptor,” kata Iskandar. Ditambahkan, bahwa masyarakat harus mengerti hak-haknya, supaya dukungan mereka akan meningkatkan kinerja KPK.

“Pembangunan itu kan untuk masyarakat luas. Seharusnya, masyarakat luas merasakan kehadiran pembangunan, bukan justru perangkat birokrasi dan pejabatnya yang lebih sejahtera. Ironi itu yang kita lihat dewasa ini. Pejabat yang sejahtera, masyarakat mengais remah-remah,” kata Iskandar.

Sementara itu, Teddy Mihelde Witarta, menegaskan, bila KPK diperlemah, gerakan menuntut terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan lebih masif.

”Masyarakat sayang sama KPK. Masyarakat kagum pada KPK, sementara kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam memberantas korupsi justru kurang bergaung. Padahal kedua lembaga punya anggaran dan jaringan perangkatnya jauh lebih banyak,” kata Teddy, peneliti Cikini Studi.

Tapi, lanjut Teddy, KPK juga harus bebas dari infiltrasi kepentingan politik, jangan sampai digunakan oleh kekuatan di luarnya untuk memukul satu pihak. Kami juga mendengar nyanyi sumbang tentang oknum KPK selama ini.

Sebelumnya, pada Sidang Tahunan MPR 16 Agustus,Presiden Jokowi mengatakan perlunya memperkuat pemberantasan korupsi. Cikini Studi menilai, revisi harus memperkuat KPK, bukan mengebiri lembaga anti rasuah itu. (Rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here