Gelapkan Tanah KPI, PT DKI Kukuhkan Hukuman Terdakwa

0

BERITABUANA.CO, JAKARTA–Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang diketuai Sudirman WP SH MH, mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dalam perkara penggelapan tanah milik Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) oleh terdakwa Muh. Harun Let Let, dengan hukuman dua tahun penjara.

Amar putusan majelis hakim memerintahkan Harun tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sesuai keputusan pengadilan. Pasalnya, terhukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni menggelapkan tanah milik KPI di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.

Keputusan banding nomor 247/PID/2019/PT DKI ini ditandatangani oleh majelis hakim pada 25 Juli 2019. “Kami mengapresiasi keputusan Pengadilan Tinggi DKI yang mengukukuhkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tetap menghukum Harun Let Let dua tahun penjara,” kata Presiden KPI Prof Dr Mathias Tambing, di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dengan adanya keputusan ini, dia menyatakan, akan segera mengurus semua sertifikat yang digelapkan itu sehingga KPI dapat menguasai kembali seluruh tanahnya di Muara Gembong. KPI, ujar Marthias, akan segera mengurus karena tanah itu dibeli dari uang KPI yang diperoleh melalui iuran anggota.

Seperti diketahui, pada sidang tingkat pertama di PN Jakarta Pusat, mantan pejabat Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan itu divonis hukuman dua tahun penjara karena terbukti menggelapkan 17 sertifikat tanah milik KPI di Muara Gembong, Bekasi. Putusan bernomor 217/Pid.B/2019 /PN Jakpus tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Desbenneri Sinaga SH MA dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Mei 2019 lalu.

Kuasa hukum Harun kemudian mengajukan banding, tapi PT DKI Jakarta menolak banding tersebut dengan tetap menghukum terdakwa selama dua tahun penjara. Mathias menjelaskan, Harun Let Let didakwa menggelapkan 17 sertifikat tanah milik KPI di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi.

Kasus ini terjadi tahun 2014 – 2016 setelah Harun ditumbangkan dari kepengurusan KPI melalui Munas Luar Biasa KPI di Jakarta April 2001. Pada kepengurusan KPI periode 1997-2002 Harun sebagai Bendahara, sedang Ketua Umumnya adalah Iskandar B. Ilahude. Pada periode itu, KPI membeli tanah seluas 50 Ha di Kampung Poncol, Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong, Bekasi, untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) pelaut anggota KPI.

Setelah Harun, PN Jakarta Pusat akan mengadili beberapa orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus yang sama yakni Yos Milano (Wakil Bendahara KPI semasa kepemimpinan Iskandar B Ilahude) telah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dia dituduh ikut terlibat dalam penggelapan tanah tersebut. Polisi sedang melengkapi berkas pemeriksaannya untuk diserahkan ke Kejaksaan yang kemudian akan disidangkan di pengadilan. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here