Oso Pastikan Kinerja DPD Saat Ini Semakin Tajam

0
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang menyampaikan paparannya di saksikan Ketua Umum Partai Golkar Hartarto. (Foto : Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Saat ini kiprah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), semakin meningkat dan proaktif, baik dari sisi legislasi dan pertimbangan. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO), di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (10/9/2019).

Dijelaskan Oso, kenaikannya terlihat sekali pada pergerakan-pergerakannya saat ini. Dan itu benar-benar nyata dan tak bisa dipungkiri.

Seperti halnya, kata OSO, persoalan antara DPR dengan DPD sekarang ini dalam seleksi pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, setiap proses UUD baik itu UU BPK ataupun MD3 harus diserahkan kepada DPD dalam waktu satu bulan.

“Jelas bahwa proses harus diserahkan kepada DPD baru dalam waktu satu bulan. Nah sekarang kalau dalam waktu tiga hari bagaimana kita kerjakan dan berkas-berkas belum dikirim,” ungkapnya.

Karena memang, sesuai aturan DPR harus segera mengirimkannya kepada DPD. Tujuannya, agar DPD dapat melaksanakan sesuai aturan yang diatur dalam UU.

“Jadi jangan sampai ada perbedaan antara komisi 11 dengan ketua DPR, itu jangan dibawa ke kita ke DPD,” imbuhnya.

Oso mengatakan, karena DPD harus menyelesaikan sesuai fungsinya. Ia berharap semua berkas terkait seleksi pencalonan anggota BPK bisa diberikan secepatnya.

Perlu diketahui, sebelumnya Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong Ketua DPR dan Pimpinan Komisi XI DPR bersikap tegas dalam seleksi pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya, Surat Ketua DPR Nomor PW/14238/DPR Rl/Vlll/2019, tertanggal 29 Agustus 2019 kepada Ketua DPD, Oesman Sapta, DPR menyerahkan dua versi calon anggota BPK.

Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang mengungkapkan, pimpinan DPD telah merumuskan balasan surat Ketua DPR Nomor PW/14238/DPR Rl/Vlll/2019, tentang pencalonan anggota BPK, tertanggal 29 Agustus 2019.

Dalam surat tersebut, DPD meminta ketegasan DPR untuk mengirimkan satu versi nama-nama calon anggota BPK yang akan mendapatkan pertimbangan DPD.

“Jangan libatkan kami dalam polemik di internal DPR. Komite VI DPD akan menindaklanjuti surat dan memberikan pertimbangan terhadap nama-nama calon anggota BPK yang diajukan, jika mereka (DPR, red) sudah satu suara. Sudah tidak ada perbedaan pandangan antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi XI dan fraksi-fraksi yang ada di sana,”ujar Ajiep saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019. (Jim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here