Habib Aboebakar Tanya Urgensi Point Antiradikalisme ke Pansel Capim KPK

Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Aboebakar Alhabsyi. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mempertanyakan urgensi poin antiradikalisme yang menjadi salah satu syarat bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

Hal itu langsung ditanyakan Habib Aboebakar sapaan politisi dari PKS itu, saat Komisi III DPR menggelar rapat dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK di Gedung DPR RI, Senin (9/9/2019) kemarin.

“Sebenarnya apa urgensinya? Ada apa ceritanya? Kenapa tidak lebih pada integritas para calon?” tanya Habib Aboebakar

Wakil Ketua F-PKS DPR RI itu menyoroti isu antiradikalisme dalam proses seleksi capim KPK sehingga sampai perlu bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ia juga mempertanyakan karena ada dugaan persyaratan tersebut menjadi penyebab beberapa capim terganjal dalam proses seleksi.

“Apa benar ini menjegal beberapa calon memiliki komitmen keislaman tinggi? Yang katanya sulit dikendalikan sehingga dikasih label radikal?” kata Habib Aboebakar.

Menjawab pertanyaan itu, anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengakui poin antiradikalisme memang tidak menjadi persyaratan pada seleksi capim empat tahun lalu. Namun, persyaratan itu menjadi penting pada seleksi capim KPK sekarang ini karena radikalisme dan intoleransi adalah persoalan yang sudah mengemuka dan bisa terjadi di institusi mana pun, termasuk KPK.

Hendardi menambahkan komunikasi juga dilakukan dengan sejumlah institusi, seperti BNPT, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan sebagainya sebagai pelengkap sesuai kondisi dan aktualisasi politik sekarang ini.

“Memang ada catatan, seperti dari BNPT yang tidak mungkin kami sampaikan secara terbuka. Namun, catatan tidak begitu saja kami terima. Kami cek ulang kembali, karena bisa juga berbau fitnah, dan sebagainya,” katanya.

Komisi III DPR hari ini memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 capim KPK hasil pilihan pansel. Proses pertama yang dilakukan Komisi III DPR adalah melakukan pengujian pembuatan makalah terhadap 10 capim KPK.

Sebelum pelaksanaan pembuatan makalah, Komisi III DPR mengundang Pansel Capim KPK untuk meminta menjelasan terkait proses seleksi asesmen. Kesepuluh nama itu adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, Johanid Tanak, Lili Printauli Siregar, Luthfi H Jayadi, Nawawi Pomolongo, Nurul Ghufron, Robi Arya Brata, dan Sigit Danang Joyo. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here