Dugaan Persekongkolan, KPK Perlu Awasi Kinerja TP4D

0
Direktur GAMITRA, Sabam Pakpahan.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Salah satu tugas dan fungsi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif.

Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Namun, TP4D pada praktiknya justru terlibat dalam kasus suap proyek. Belakangan ini diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan imbalan dari proyek yang diawasinya.

Menanggapi dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut, Direktur GAMITRA Sabam Pakpahan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9/2019), mengatakan keberadaan TP4D yang berfungsi mengawasi proyek pembangunan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Karena memang di beberapa kasus, kami melihat ada beberapa personel TP4D berurusan dengan penegak hukum. Di-OTT oleh KPK, tidak hanya kali ini sebenarnya,” katanya.

Menurut Sabam Pakpahan, yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana TP4D mampu memberikan pengawalan, pencegahan korupsi atas anggaran negara. Selain itu, sejauh mana TP4D itu memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

“Dengan adanya TP4D itu jaksa juga tak terhindarkan dari konflik interes. Konflik kepentingan antara penegakan hukum dan mengawal proyek sehingga posisinya jadi dilema” tambahnya lagi.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan model kerja yang menghindarkan benturan kepentingan antara pelaksanaan proyek dengan sisi penegakan hukum.
Makanya untuk meminimalisir penyalahgunaan harus diperkuat pengawasan TP4D.

“Sebab dari informasi yang kita dapat dilapangan modus dari tim TP4D ini mempermainkan anggaran dengan berbagai modus, diantaranya dengan cara mendekati penyedia (rekanan), melakukan penekan terhadap pengguna anggaran dan pihak panitia yaitu UPPBJ DKI Jakarta, dimana salah satu modusnya lagi dengan cara bekerja sama dengan pihak UPPBJ,” bebernya.

Tambah Sabam Pakpahan, sudah rahasia umum di Jakarta bahwa rekanan pemenang akan setor kepanitia sebesar 2 sampai 3 prosen dari penawan proyeknya. Dan sebelum upeti itu disekapkati pengusaha, jangan harap panitia menangkan rekanan sebagus apapun dokumen tendernya pasti dicari kutunya untuk membunuh mengalahkan pengusaha tersebut.

“Lebih rinci tentang modus perilaku jahat oknum-oknum di UPPBJ Jakarta dienam wilayah kodya dan propinsi. Bahkan, dari berbagai narasumber (baca informasi dari oknum PNS DKI Jakarta) yang tidak bersedia namanya dipublikasikan mengatakan dari sekian banyak paket yang diawasi oleh TP4D, setengahnya dikendalikan oleh oknum TP4D dengan cara melakukan penekanan terhadap oknum PPBJ DKI Jakarta. Apabila tidak mau bekerja sama, bahkan yang paling miris ada sebagian oknum TP4D tersebut bersama-sama dengan pihak PPBJ DKI Jakarta melakukan pengaturan untuk memenangkan rekanan foto (pengusaha) bawaan dari oknum TP4D tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan slogan mengawasi pengunaan APBD DKI Jakarta untuk infrastruktur dan pengadaan barang, oknum TP4D diduga menjadi calo proyek dengan mendorong pengusahanya ikutin tender proyek tertentu.

“Bisa dibayangkan dengan APBD DKI Jakarta sebesar 80 Triliun dan setengahnya anggaran tersebut diduga dikendalikan oleh oknum oknum TP4D,” sebutnya.

Narasumber lain, sebut Sabam Pakpahan, memberikan contoh dugaan intervensi oknum TP4D dalam kegiatan lelang tender yang sekarang tahap penetapan pemenang adalah di Suku Dinas Pendidikan 1 dan 2 kota Administrasi Jakarta Timur, terbukti dari jadwal yang ditentukan sebelumnya terjadi perubahan dan molor waktu yang berakibat terganggunya percepatan pembangunan sekolah untuk keperluan proses belajar mengajar.

Untuk itu, dituntut keseriusan KPK melakukan upaya persuasif yaitu dengan cara mengawasi lebih dalam dan mempelajari fungsi dari TP4D tersebut di DKI Jakarta agar hal tersebut tidak terus berlanjut ke hal yang lebih merugikan keuangan negara. Bila perlu KPK berkantorlah di Balaikota disamping UPPBJ DKI Jakarta dikantor Blesmianda, demikian Sabam Manise menutup keterangannya kepada awak media. (Ardi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here