BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Jenderal lmigrasi Ronny F Sompie akan memproses pencabutan paspor tersangka provokasi di Asrama Papua, Surabaya, Veronica Koman Liau, setelah jajarannya menerima permohonan dari instansi terkait.

“Setelah saya cek, belum ada surat resmi dari Polri kepada Menkumham RI, tepatnya kepada Direktorat Jenderal lmigrasi, tentang permintaan pencegahan termasuk pencabutan paspor Veronica Koman Liau,” jelas Ronny kepada www.beritabuana.co, Minggu (8/9/2019).

Ia mengatakan, ketentuan pencabutan paspor, kata dia, terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dijelaskan melalui Pasal 31 ayat 1 bahwa Menteri atau Pejabat lmigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan.

Kemudian ayat selanjutnya berbunyi Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan dan pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.

Ayat ketiga menjelaskan bahwa pencabutan paspor biasa dilakukan dalam hal pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di lndonesia atau pemegangnya termasuk dalam daftar pencegahan.

Pencabutan paspor juga tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Paspor 35 ayat 1 menyatakan pencabutan paspor biasa dapat dilakukan dalam hal pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun, pemegangnya telah kehilangan kewarganegaraan Republik lndonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing, masa berlakunya habis, pemegabgnya meninggal dunia, rusak sedemikian rupa sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas, atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi, dilaporkan hilang oleh pemegangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lapor kepolisian atau pemegangnya tidak menyerahkan Paspor biasa dalam upaya penarikan Paspor biasa.

Kemudian ayat 3 menyebutkan dalam hal pencabutan paspor dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah lndonesia, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti Paspor yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

Kemudian juga apabila ada WNI bermasalah atau menjadi tersangka dalam kasus hukum di lndonesia, penegak hukumnya dapat meminta Ditjen lmigrasi melakukan pencegahan agar yang bersangkutan dicegah untuk tidak keluar lndonesia,” katanya.

Selain itu Ronny, mengatakan pihaknya juga akan membantu pemulangan yang bersangkutan untuk melanjutkan tahapan penegakan hukum.

“Berkaitan dengan status Veronica Koman Liau yang disebut tersangka dalam kasus yang sedang diproses Polda Jatim, kami dapat membantu pemulangan yang bersangkutan ke lndonesia melalui mekanisme kerja sama dengan pihak imigrasi negara tempat yang bersangkutan berada saat ini. Kerja sama tersebut juga dilakukan dengan Perwakilan lndonesia (KBRI) yang berada di negara ia berada,” tuturnya. (nico)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here