Indriyanto Seno Aji: Wajar Adanya Dewas KPK

by -

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menilai wajar adanya Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dewan Pengawas menjadi salah satu materi dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang kini menjadi RUU inisiatif DPR.

”Dalam negara demokratis kehadiran lembaga superbody, termasuk KPK, mensyaratkan pembentukan badan pengawas yang independen. Sama halnya lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung (MA), Polri, dan Kejaksaan pun memiliki badan pengawas,” kata Indriyanto dalam ketetangan persnya yang diterima wartawan, Minggu (8/9/2019).

Tentang Dewas, menurut Indriyanto adalah sesuatu yang wajar, karena pada negara demokratis, bentuk auxiliary state body, seperti KPK, disyaratkan adanya badan pengawas yang independen, MA dengan Komisi Yudisial, Polri dengan Kompolnas, Kejaksaan dengan Komjak. Padahal, ketiga lembaga penegak hukum tersebut tidak berstatus superbody layaknya KPK.

“Jadi, badan pengawas diperlukan karena besarnya kewenangan yang dimiliki KPK. Ketiga lembaga penegak hukum yang tidak berstatus superbody saja memiliki perangkat pengawasan independen, sehingga keberadaan dewan pengawas yang independen di luar struktur kelembagaan KPK yang superbody adalah bentuk kewajaran atas penguatan terhadap legalitas kekuasaan masif KPK,” tambahnya lagi.

Selain soal Dewas, Guru Besar Hukum Pidana  Universitas Krisnadwipayana ini juga menyoroti materi lain dalam draf RUU KPK, seperti penghentian penyidikan yang selama ini dikenal dengan sebutan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dia mengatakan, kewenangan mengeluarkan SP3 ini bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan.

“SP3 bisa diterapkan dalam kondisi yang limitatif dan eksepsional sifatnya. Misalnya saja seorang ditetapkan tersangka saat proses penyidikan dan kemudian menderita sakit yang secara medis dinyatakan unfit to stand trial secara permanen (tidak layak diajukan ke pengadilan), maka orang tersebut harus dihentikan penyidikannya,” terangnya.

Indriyanto mengatakan, polemik yang terjadi terkait RUU KPK hanyalah persoalan metode pendekatan pemberantasan korupsi. Inisiatif DPR atas revisi UU KPK ini memiliki pendekatan filosofi keadilan restoratif. Pendekatan ini menghendaki adanya suatu rehabilitasi sistem pemidanaan dan tidak semata-mata soal memberikan deterrent effect (efek jera).

Sebab dari kasus-kasus korupsi yang ditangani (KPK) sampai hari ini, pola dan cara penindakan dengan pendekatan efek jera tidak memberikan manfaaat pengembalian optimal keuangan negara. Dengan demikian, fiilosofi pencegahan dengan rehabilitasinya menjadi basis yang utama.

“Sangat dipahami bahwa pelaksanaan UU KPK setelah 17 tahun berjalan memerlukan evaluasi dengan basis penguatan filosofi arah dan tujuan UU ini, yaitu rehabilitasi dengan basis pencegahan,” katanya.

Terlepas dari setuju atau tidak, kata Indriyanto, enam pokok materi dalam draf perubahan UU KPK itu merupakan gabungan atas evaluasi pola pencegahan dan penindakan sebagai sesuatu yang wajar serta baik bagi lembaga antirasuah itu ke depan.

Keenam pokok perubahan itu adalah keberadaan Dewas, aturan penyadapan, kewenangan surat perintah penghentian penyidikan(SP3), status pegawai KPK dan kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Lebih lanjut, Indriyanto menyatakan munculnya keberatan dari masyarakat sipil antikorupsi serta pengamat hukum atas revisi UU KPK karena persepsi dan pola pendekatan yang berbeda. Mereka masih menggunakan pendekatan efek jera.

Menurutnya, draf revisi UU KPK yang disusun oleh DPR yang tidak menghilangkan pola penindakan KPK sudah sesuai untuk prospek ke depan. Untuk itu, Indriyanto mengatakan, revisi UU KPK ini tidak perlu dicurigai dan dikhawatirkan.

“Ada mekanisme hukum untuk mencurahkan ketidaksetujuan itu melalui otoritas yudikatif dan tidak perlu mengambil jalan prosesual eksekutif yang tidak menjadi otoritas atas inisiatif revisi UU ini,” pungkas Indriyanto. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *