‘Bola Panas’ Revisi UU KPK Ada di Tangan Presiden

Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penyelesaian ‘Bola Panas’ kisruh Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), ada ditangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Demikian dikemukakan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang kepada awak media di Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Rasamala melihat bahwa sejauh ini belum terlihat keseriusan dari pemerintah melakukan upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kita tidak melihat mana dukungan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ini momentum Presiden tunjukkan keberpihakan pada penindakan tindak pidana korupsi,” katanya.

Sejauh ini, Rasamala melihat bahwa DPR sebagai lembaga legislatif tidak menunjukkan keseriusannya pula dalam memperkuat KPK. Justru ia menilai DPR lebih sering menunjukkan sikapnya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

“Maka satu keputusan DPR berniat perkuat penindakan korupsi. Sampai saat ini kami tidak mendengar dan melihatnya. Tapi bola panas sekarang ada di tangan Presiden,” tegas dia.

Lebih lanjut, Rasamala menuturkan, bahwa jika draft revisi UU KPK yang menjadi inisiatif DPR RI itu disahkan, maka KPK hanya akan menjadi lembaga formalitas antirasuah semata.

“Mungkin KPK hanya sekedar ada dan ada aktivitas seperti tidak ada penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Dan para pelaku kejahatan dan korupsi merasa bebas dan bisa bebas mencuri uang negara tanpa ada penindakan,” ungkapnya.

Baginya, situasi tersebut akan melemahkan negara dalam mengelola ekonomi dan menjaga kualitas hukum di dalam negeri.

“Ini bahaya bukan hanya korupsinya saja tapi bicara hukum dan ekonomi kita rapuh,” imbuhnya.

Diketahui, saat ini DPR RI tengah mengupayakan untuk membahas dan mengesahkan revisi UU KPK. Produk hukum UU Nomor 13 tahun 2002 tersebut akan diupayakan untuk ditambahkan Dewan Pengawas bagi KPK dalam menjalankan kinerjanya termasuk penyadapan. Ditambah lagi, DPR juga ingin mengatur adanya batas penanganan kasus maksimal 1 tahun.

Namun proses pembahasan revisi UU KPK oleh DPR tidak bisa dilanjutkan sebelum Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (surpres) sebagai bentuk persetujuan dari eksekutif, seperti yang termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here