Beda Dengan Komisioner Lain, Saut Justru Dukung Revisi UU KPK

by -
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan konferensi pers permintaan maaf di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/5). Saut Situmorang meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyinggung Himpunan Mahasiswa lslam (HMI) saat acara "talkshow" di televisi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/16.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Disaat sejumlah komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan pendukungnya menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang salah satu komisioner justru nendukung revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI itu. Namun dia meminta, revisi tersebut harus memperkuat KPK secara kelembagaan, misalnya dengan menambah jumlah deputi.

“Banyak yang mendukung revisi. Saya juga termasuk, revisi yang memperkuat KPK. Seperti contoh sederhana, tambahin deputinya satu lagi. Saya pengin Deputi Penindakan ditambah lagi unit-unitnya,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

Syarat yang diajukan Saut itu sangat berlasan karena lembaga lain memiliki deputi hingga sembilan, sedang deputi di KPK tak sampai angka tersebut, sehingga harus ditambah agar kinerjanya lebih optimal. Selain itu jumlah personel di KPK kurang dari 2 ribu orang.

“Kita berharap kepada rakyat karena KPK tidak bisa berdiri sendiri. Kami hanya kurang dari 2 ribu orang. Kalau rakyatnya minta seperti itu ya pejuang KPK tidak akan pernah berhenti. Karena kami digaji sesuai UU KPK. Kami digaji dengan kode etik KPK. Kita akan terus berjuang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di KPK,” jelasnya.

Saut merespons pendapat yang mengatakan UU KPK sudah terlalu lama sehingga perlu direvisi. Dia mengatakan, UU yang ada saat ini membuat KPK bisa melakukan penangkapan lima hingga 10 orang per hari. Ada sekitar 6 ribu surat pengaduan di KPK dan 30 persennya berpotensi terjadi korupsi.

“Jadi yang kita lakukan OTT kurang dari 200 itu, orang bilang KPK OTT terus. OTT itu kurang dari setengah dari penindakan kita. Dari seribu lebih yang sudah kita penjarakan, kurang 200 yang OTT. Jadi lebih banyak di pencegahan. Jadi Deputi Pencegahannya kita bagi lagi khusus Deputi LHKPN dan sebagainya. Pokoknya yang memperkuat harus kita terima tapi bukan untuk memperlemah,” jelas Saut Situmorng. (Ardi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *