Pemerintah Lamban Lakukan Adaptasi UU PPM di Negara Penempatan TKI

Ketua Timwas TKI DPR RI Fahri Hamzah pimpinn delegasi bertemu Kementrian Tenaga Kerja India serta Principal Secretary Negara Bagian, Maharasthra di Mumbai, India.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebut permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama ini, salah satunya menyangkut data kependudukan Indonesia yang belum terintegrasi. Persoalan itu, menyebabkan pengawasan penempatan pekerja migran sulit direspon secara cepat sesuai kebutuhan.

“Hal itu, bisa jadi karena lambannya pemerintah kita melakukan adaptasi Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Migran (UU PPM) di negara penempatan,” kata Fahri selaku Ketua Tim Pengawas (Timwas) TKI melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (7/9/2019) terkait kunjungan delegasi Timwas TKI DPR ke sejumlah negara sepero Oman dan Mumbai.

Apalagi, lanjut Fahri, menteri (Oman) mengatakan memakai standar yang paling tinggi untuk pasar tenaga kerja, yakni konvensi ILO, untuk kepentingan melindungi 116 negara yang mengirim pekerja migrannya di Oman ini

“Kita telah mendengar kesiapan dari negara-negara di Timur Tengah, khususnya terkait masalah laten. Yaitu, data kependudukan Indonesia yang belum terintegrasi,” ujarnya usai bertemu Ministry of Manpower Oman Mr. Shaikh Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Bakri, di Muscat, Oman, Selasa (3/9/2019) lalu.

Sedang dalam kunjungannya di Mumbai, Timwas TKI DPR RI bertemu dengan pengelola kawasan ekonomi khusus dan Kementrian Tenaga Kerja India serta Principal Secretary Negara Bagian Maharasthra di Mumbai, India (Jumat (6/9/2019).

Selain memantau penyelesaian beberapa masalah ketenagakerjaan di India, Timwas TKI DPR RI juga mempelajari pengelolaan pekerja migran India di seluruh dunia yang jumlahnya cukup besar.

India diketahui menjadi penerima remitansi terbesar di dunia sejak tahun 2008. Pada tahun 2015, tercatat sebesar 69 Milyar USD.

“Karena Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (UU Nomor 18 Tahun 2017), maka sudah tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak gandrung dengan bekerjasama dengan negara lain dan meraup remitansi yang optimal. Jadi intinya yang kita tangkap adalah yang lamban itu di kitanya, di Indonesia,” ujar Fahri Hamzah. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here