Fahri Hamzah Sentil Komisioner KPK yang Tak Paham Sistem Ketatanegaraan

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019, Fahri Hamzah. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ngotot menolak Revisi Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, jajaran komisioner antirasuah itu dianggap tidak memahami sistem ketatanegaraan terkait posisi DPR bersama presiden sebagai pembuat Undang-Undang (UU).

Sentilan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melalui pesan singkatnya, Jumat (6/9/2019) menanggapi penolakan yang dilakukan KPK bersama kroninya tersebut atas Revisi UU KPK.

Fahri bahkan mengatakan, pimpinan KPK yang kebanyakan baru terjun dalam pemerintahan, sehingga tidak memahami perkembangan politik legislasi di tanah air.

“Pimpinan KPK kebanyakan orang baru. Kurang memahami perkembangan politik legislasi nasional. Juga kurang memahami posisi presiden dan DPR dalam sistem ketatanegaraan kita,” sebut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GABRI) itu.

Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu pun menegaskan bawha KPK sebagai pelaksana UU tidak memiliki kewenangan untuk menolak Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya, lembaga adhoc itu harus patuh terhadap semua ketentuan yang diatur dalam UU.

“KPK tidak diberikan hak oleh UU untuk terlibat dalam legislasi nasional. Sehingga keterlibatan KPK dapat dianggap sebagai subversi atas sistem ketatanegaraan kita,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Fahri menyebut Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 yang disahkan sebagai usul inisiatif DPR merupakan atas permintaan banyak pihak termasuk pimpinan KPK. Menurutnya, pegawai hingga pimpinan KPK merasa bahwa ada masalah dalam UU KPK yang sekarang.

“Tetapi untuk UU KPK, saya kira ini persoalan lama sekali dan permintaan revisi itu sudah datang dari banyak pihak, termasuk dan terutama itu sekarang dari Pimpinan KPK,” kata Fahri, Kamis (5/9/2019) kemarin.

Menangapi pernyataan Fahri, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta Fahri membuktikan ucapannya soal usulan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut.

“Kalau usulan revisi UU KPK dari internal KPK, Pak Fahri Hamzah tunjukkan saja surat permintaan internal KPK tersebut. Kalau dia tidak bisa menunjukkan surat permintaan itu, berarti dia melakukan pembohongan publik dan memutarbalikkan fakta,” kata Syarif kepada wartawan, Jumat (6/9/2019). (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here