Revisi UU KPK Sejalan Dengan Keinginan Presiden Jokowi

Anggota Panja RUU KUHP DPR RI Taufiqulhadi menyampaikan paparannya. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017.

Langkah itu juga berkaitan dengan pidato Presiden Jokowi yang menginginkan pemberantasan korupsi tetap dilaksanakan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR, Teuku Taufiqulhadi kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

“Putusan MK yang lalu menetapkan bahwasanya KPK ini sebagai sebuah lembaga, dia (KPK) berada dalam domain eksekutif. Yang dulu komisi ini  ini selalu menganggap dirinya sebagai di dalam jajaran peradilan. Jadi sekarang telah ditetapkan berbeda oleh MK,” kata Taufiqulhadi.

Selain itu, politisi partai NasDem  ini juga mengatakan revisi UU KPK ada benang merah dengan pidato Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu.

“Jokowi tetap menginginkan korupsi diberantas namun dengan catatan,” katanya.

Presiden Jokowi menurutnya, juga mengingatkan yang dimaksud pemberantasan korupsi itu tidak berarti harus menangkap orang sebanyak-banyaknya.

RUU KPK menjadi salah yang dibahas dalam agenda Rapat Paripurna DPR.

Agenda lainnya pengajuan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk disetujui para anggota dewan. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here