BERITABUANA.CO, JAKARTA – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah bagian dari penguatan pembangunan sistem hukum nasional secara berkesinambungan dalam era reformasi.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu dalam pesan singkat kepada beritabuana.co, Kamis (5/9/2019).

“Revisi UU KPK justru bagian penguatan sistem hukum secara berkesinambungan,” katanya lagi.

Politisi muda PDI Perjuangan ini juga menegaskan sebenarnya bukan hanya UU KPK yang direvisi, saat ini DPR bersama dengan pemerintah juga merevisi UU KUHP dengan Rancangan KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Selain itu, menurut dia, Revisi terhadap berbagai perundang-undangan dibidang hukum adalah bagian dari mengintegrasikan sistem pemidanaan darimulai proses penyelidikan dan penyidikan hingga Pemasyarakatan atau “integrated criminal justice system”.

Terkait dengan pernyataan pimpinan KPK  yang menolak menolak rencana DPR untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK seperti dikatakan Loade Ida, Masinton dengan tegas menyatakan KPK harus tunduk.

“KPK adalah institusi pelaksana UU wajib mematuhi dan melaksanakan UU yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah,” tegas Masinton.

Adapun empat hal yang akab masuk dalam revisi UU KPK yakni penyadapan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghenyian Penyidikn (SP3) dan pegawai KPK. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here