Menko PMK: Iuran BPJS Kesehatan Naik untuk Sesuaikan Kondisi di Lapangan

Ketua DPR RI, Puan Maharani.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah memastikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III tetap akan naik, kendati ada penolakan senayan. Kenaikan iuran itu akan dilakukan per 1 Januari 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) akan diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada periode ini.

Rencana kenaikan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019) kemarin.

Puas beralasan kenaikan akan tetap dilakukan, lantaran sudah waktunya dilakukan. Terlebih lagi, sudah lima tahun tidak ada kenaikan. Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Publik agar menunggu hasil keputusan dari kajian DPR. Nanti lihat lagi, terkait angka dan sesuai hasil DPR apakah perlu dikaji lagi,” kata Puan yang enggan menyebutkan besaran kenaikan tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sependapat dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Dia mengklaim kenaikan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jika ingin memberikan kesejahteraan yang teratur dengan rakyat, harus dinaikkan. Sebenarnya sama saja,” tandas JK.

Menurut JK bahwa hampir 75 persen yang membayar iuran adalah pemerintah. Dengan dinaikannya iuran pemerintah bisa mengelola keuangan agar tidak terus defisit.

Jika besaran premi tidak dinaikan maka defisit akan semakin besar. Kenaikan iuran untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas III, bisa berdampak juga pada peningkatan jumlah penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Semua minta agar penyakit kanker, penyakit jantung itu ditanggung. Jadi, tidak mungkin Rp 23 ribu untuk membayar penyakit tersebut,“ pungkas JK. (Donna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here