RUU KUHP Baru yang akan Disahkan, Masih Perlu Penegasan Soal Kebebasan Pers

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pada intinya RUU KUHP akan disahkan menjadi UU. Terkait dengan kebebasan pers, hal itu sudah diatur di dalamnya. Terpenting, Indonesia sudah memiliki undang-undang sendiri.

Masalah persoalan pers, jelas Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti,
Abdul Fickar Hadjar, tentu juga diatur. Di antaranya ada demokratisasi hukum pidana, ada juga tindak pidana – tindak pidana yang sebenarnya sebagai elemen demokrasi.

“Umpamamnya  bagaimana orang punya hak mengekspresikan pendapat dan pikiranya. Tapi kalau pernyataannya itu menimbulkan kebencian pada orang lain. Ya, itu tentu ada larangannya yang mengatur di KUHP baru,” jelas Abdul Fickar pada Diskusi Forum Legislasi dengan tema “RUU KUHP Kebiri Kebebasan Pers?”, di  Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/9/2019).

Jika tidak salah, kata Fickar, kaitannya dengan kebebasan pers itu ada lima. Pertama, ada di pasal 309-3010, mengatur penyebaran berita bohong.  “Pasalnya  sama dengan UU Nomor: 1 tahun 1946 , yang mengatur juga terkait penyebaran berita bohong,” kata dia.

Nah, lanjutnya, itu artinya  diketahui bahwa berita itu adalah bohong atau penjabaran berita yang tidak lengkap, separo-separo, kemudian menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat menimbulkan anarkisme di dalam masyarakat.

“Pasal ini yah, yang mungkin akan bersinggungan dengan kebebasan pers. Barangkali ini,” tutur Fickar.

Seperti, pernah dikemukakan kawan-kawan dari AJI. Ketika wartawan mewawancarai seorang ahli, atau pendapat seseorang. Tiba-tiba saja pendapat itu berubah. Perubahan itu ditafsirkan sebagai berita bohong. Kemudian bermasalah. Sementara yang diwawancarai mengelak, karena yang ditulis itu bukan kalimat dia.

“Nah, di UU baru itu mengatur. Tanggung jawabnya ada di siapa? Jurnalisnya atau pemberi pernyataan. Ada pasal yang mengatur tentang berita bohong. Karena memang ada aspek Jurnalismenya, artinya sangat mungkin temen temen jurnalis bisa dipidanakan disitu,” kata Fickar.

Kedua, lanjut Fickar, tentang penerbitan yang dilarang oleh undang-undang. Pasal dan ketentuan ini bisa, dan sangat munkin menjerat temen-temen jurnalis. Karena di dalam undang-undang ini tidak begitu jelas, apa yang dimaksud dengan penerbitan yang dilarang undang-undang.

“Apakah kalau dulu misalnya novel bumi manusia itu nggak boleh terbit ketika awal-awal 70-80 puluhan, kita juga sebagai mahasiswa nyarinya ngumpat-ngumpat,” katanya.

Tambah Fickar, penjelasan tentang penerbitan dalam undang-undang menjadi sangat relatif, pada satu waktu dia dilarang dan pada waktu yang lain tidak dilarang.

“Ini memang harus ada kejelasan yang pasti. Terutama pada pasal 771-772 -773 di AJI. Itu bahaya kalau tidak ada penjelasan yang benar mengenai kriteria atau termonologi berita yang dilarang oleh undang-undang,” kata Fickar.

Ia mengkhawatirkan saya bahwa penafsiran berita yang dilarang itu menjadi sangat luas dan tak terbatas dan itu menjadi pasal karet dan menjadi pasal yang kapan saja bisa diterapkan sepanjang ada kepentingannya.

Ketiga, terkait COC (content of corn). Apakah pemberitaan yang dilakukan oleh media itu bisa ga di kategorikan sebagai perbuatan COC.  Sudah ada contoh, misal sidang Kopi sianida.

Kasus itu inti sebenarnya bukan pada penyiarannya, tetapi pada ketika disiarkan secara keseluruhan maka itu akan mempengaruhi saksi-saksi yang belum di dengar, itu sebenarnya.

Di ketentuan COC, juga sebenarnya harus dijelaskan sejauh mana publikasi yang dilarang, apakah itu justru akan mengkebiri kebebasan mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Karena bagaimanpun juga itu bersentuhan langsung dengan kegiatan Jurnalisme.

Kemudian keempat tentang  ketentuan  pasal  Rahasia negara. Kita punya UU rahasia negara dan punya UU kebebasan informasi publik, ada yang dirahasiakan dan diperbolehkan.

Yang masih dirahasiakan, pengertiannya, tak boleh disiarkan kepada publik. Contoh, jurnalis  mendapat bocoran tentang dakwakan dari seorang jaksa atau penegak hukum, padahal sidangnya belum diketahui, kemudia diberitakan.

“Itu kena dakwaan, sebab mestinya masih dirahasiakan, belum jadi rahasia umum. Ini juga jadi persoalan, artinya apakah menyiarkan dakwaan itu kemudian termasuk larangan dalam KUHP ini. Ini juga belum jelas,” kata Fickar.

“Saya kira ini harus menjadi perhatian agar kedepan teman jurnalis bisa dijamin tidak diterapkan pasal-pasal ini,” pintanya.

“Terakhir menurut catatan saya adalah penghinaan terhadap Presiden. Ini yang menurut saya salah pengertian. Kalau MK itu membatalkannya tekanannya pada jabatan presiden. Jabatan Presiden itu jabatan untuk dikritisi. Sebab, setiap jabatan publik itu jabatan-jabatan yang terbuka untuk dikritisi,  di komentari atau bahkan segala macam. Yang tidak boleh itu ketika menyangkut pribadi, Presiden misalnya,  itu yang kemudian menjadi  penghinaan terhadap presiden , terhadap orang yang kebetulan menjabat sebagai presiden. Itu bisa dilaporkan, karena delik aduan,” katanya.

Jadi penghinaan itu tidak bisa terhadap jabatan, karena itu MK  membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden. Pasal penghinaan terhadap jabatan umum,  karena jabatan itu memang untuk di kritisi.

“Intinya saya inginkan, jangan gunakan jurus penghinaan terhadap presiden. Tapi orangnya, yang kebetulan sebagai presiden,” tutup Fickar. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here