Indonesia akan Meratifikasi  Konvensi OPRC Soal Tumpahan Minyak Di Laut

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Musibah pencemaran minyak yang terjadi di laut Indonesia dalam dekade terakhir masih sering terjadi. Dan harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, dikarenakan dalam setiap kejadian tumpahan minyak ini sering berakibat terjadinya pencemaran perairan dan berdampak pada kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi yang sangat besar, bahkan seringkali mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

“Untuk itulah, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) mengadakan Konsinyering Pembahasan Ratifikasi Konvensi OPRC 1990 (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation 1990),” kata Ahmad, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Sabtu (31/8/2019).

Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, Een Nuraini Saidah pada acara Konsinyering Pembahasan Ratifikasi Konvensi OPRC 1990, di Hotel Swiss Bellin  Kemayoran, Jakarta mengemukakan, Konsinyering ini merupakan langkah penting yang diperlukan sebagai bagian dari proses meratifikasi regulasi internasional OPRC 1990.

“Konvensi OPRC sendiri lahir dari suatu konferensi di Paris pada Juli Tahun 1989 yang selanjutnya oleh International Maritime Organization Assembly diadopsi pada tanggal 30 November 1989 dan baru berlaku atau entry into force pada tanggal 13 Mei Tahun 1995,” ungkap Ahmad.

Substansi pokok dari Konvensi OPRC, tuturnya, yaitu mengamanatkan kepada negara peserta dari Konvensi untuk mempersiapkan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagai upaya kesiapsiagaan dalam hal terjadi musibah pencemaran khususnya oleh minyak di laut. Selain itu, guna mendukung kelancaran dan keberhasilan upaya penanggulangan pencemaran  minyak di laut, Konvensi OPRC juga mengamanatkan agar negara peserta Konvensi menjalin kerjasama penanggulangan pencemaran baik dalam lingkup nasional maupun kerjasama regional dan internasional dengan negara lain.

Ahmad mengungkapkan, beberapa kejadian tumpahan minyak di lautan Indonesia yang menjadi perhatian kita semua dalam beberapa tahun terakhir antara lain adalah tumpahan minyak Heavy Crude Oil akibat Montara Whelhead Platform Blow Out milik Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production (PTTEP) Thailand di Laut Timor wilayah perairan barat Australia pada 21 Agustus 2009 yang mencemari pantai selatan Nusa Tenggara Timur, tumpahan minyak dari kapal MT. Alyarmouk yang bertubrukan dengan MV. Sinar Kapuas di Selat Singapura pada 2 Januari 2015 yang menyebar ke perairan Indonesia, tumpahan minyak MFO 180 dari MT. Martha Petrol, kandas di lepas perairan Pantai Teluk Penyu, Cilacap pada 3 Mei 2015, puluhan ribu barel crude oil tumpahan minyak dari bocornya pipa bawah laut milik PT. (Persero) Pertamina RU V Balikpapan, di perairan Teluk Balikpapan pada 31 Maret 2018, dan kejadian yang baru ini terjadi yaitu blowout sumur minyak non aktif MQ3 (Area Mike Mike Flowstation) PHE-ONWJ di Laut Jawa wilayah perairan Pamanukan, pada 23 November 2018 mengakibatkan tumpahan minyak di Anjungan YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java yang sampai saat ini masih dalam proses penanggulangan.

“Terhadap musibah di laut tersebut, dengan peralatan yang dimiliki dan  kompetensi personil dan koordinasi antara institusi terkait, dapat dilakukan penanggulangan meskipun tidak semuanya dapat berjalan secara optimal dikarenakan beberapa hambatan di lapangan,” ujarnya.

Dalam konteks penanggulangan tumpahan minyak di laut, kata Ahmad, Indonesia sudah mempunyai mekanisme koordinasi secara nasional dibawah Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Akibat Tumpahan Minyak di Laut sejak Tahun 2006 melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2006 tersebut memuat mengenai keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang beranggotakan 13 Instansi Kementerian/Lembaga Pemerintah. Tim Nasional yang diketuai oleh Menteri Perhubungan beranggotakan yaitu KLHK, ESDM, Kemendagri, Kemenlu, KKP, Kemenkes, Kemenkeu, Kemenkumham, TNI, Polri, SKK Migas, BPH Migas, Gubernur dan Bupati/Walikota yang wilayahnya mencakup laut.

Ahmad mengatakan, Kementerian Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional, memandang perlu bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi OPRC 1990. Untuk itulah melalui workshop ini pemerintah berharap akan diperoleh masukan-masukan dari para nara sumber dan peserta yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing khususnya terkait dengan seluk beluk konvensi internasional maupun terhadap proses penyusunan regulasi nasional di Indonesia.

“Tugas dari Tim Nasional tersebut diantaranya yaitu melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut Tingkatan Tier 3/Nasional. Selain itu bertugas memberikan dukungan advokasi kepada setiap orang yang mengalami kerugian akibat tumpahan minyak di laut,” tutup Ahmad. (Yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here