Eddy Kusumah Wijaya: Pembentukan Opini Capim KPK dari Polri Berlebihan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dua Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dari kepolisian mendapat serangan bertubi-tubi dari koalisi masyarakat sipil menjelang penetapan 10 nama capim untuk diserahkan ke Presiden Jokowi.

Irjen Pol Firli Bahuri dan Irjen Pol Antam Novambar disebut bisa melemahkan kinerja lembaga anti rasuah bila keduanya dinyatakan lolos sebagai pimpinan KPK yang baru.

Irjen Firli yang saat ini menjabat Kapolda Sumsel disebut-sebut pernah melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK. Dia pernah bertemu dan bermain golf dengan mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang, pada hal saat itu dia menjadi saksi dalam sebuah kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.

Sementara Antam Novambar yang saat ini menjabat Wakabareskrim Polri, disebutkan pernah mengancam Direktur Penyidik KPK Kombes Endang Tarsa dalam kaitan perkara Irjen Pol Budi Gunawan.

Terkait dengan ini, anggota DPR RI Eddy Kusuma Wijaya melihat, proses seleksi capim KPK saat ini sudah tidak sehat. Pembentukan opini dari LSM, oleh pegawai KPK maupun dari KPK sendiri sudah berlebihan dan terkesan seperti pesanan sponsor untuk menjatuhkan capim KPK dari kepolisian.

“Pada hal harapan kita untuk teman-teman ,untuk masyarakat, janganlah membunuh karakter seseorang, hak politik dan hak hukum dengan membunuh karakter seseorang,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Sebagai contoh, purnawirawan Irjen Polisi ini menyatakan, model surat raksasa  berisi penolakan Firli Bahuri yang dibuat oleh aktivis ICW sudah termasuk pembunuhan karakter.

“Aksi seperti itu sebuah tindakan yang berlebihan. Padahal, Firli  belum dikatakan melanggar hukum. Belum juga dikatakan melanggar disipilin, maupun melanggar kode etik di polri,” ujar Eddy.

Begitu juga dengan langkah ratusan pegawai KPK membuat petisi penolakan Antam Novambar, merupakan tindakan berlebihan dan tindakan para pagawai KPK itu melebihi kewenangannya dan cenderung melanggar hukum.

Anggota DPR dari PDI Perjuangan ini setuju keikutsertaan masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi seperti diatur dalam PP No 43/2018. Tapi keikutsertaan yang dijamin  ini bukan berarti seenaknya membeberkan aib seseorang.

“Seharusnya, keikut sertaan masyarakat, LSM, atau pengamat seharusnya diserahkan ke pansel KPK. Karena, apa yang disangkakan  itu belum melanggar secara hukum,” kata Eddy seraya menambahkan, orang dikatakan salah atau benar, harus sesuai prosedur hukum.

Berbagai informasi miring tentang capim KPK kata Eddy lebih baik bila diserahkan ke pansel, karena memang tugasnya untuk menseleksi dan menentukan capim KPK.

“Maksud saya, kita jangan saling menjelekkan, serahkanlah ini kepada pansel KPK. Nanti pansel KPK akan menyerahkan ke presiden yang selanjutnya nama-nama capim KPK diserahkan lagi ke DPR untuk diuji dan memilih, itu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” jelas Eddy.

Mantan Wakil Ketua Pansus KPK DPR ini dengan tegas mengatakan mendukung tugas KPK  dalam hal menegakkan hukum di bidang tindak pidana koruposi. Tapi tugas tersebut tidak  boleh diintervensi dan tidak ada dasar kepentingan kelompok atau  atas kepentingan lain, tapi betul betul independen menegakkam hukum sesuai dengan aturan hukum.

“Itu yang kita harapkan kepada KPK,” ucapnya.

Dalam pengamatannya, selama ini KPK masih tebang pilih, yang  terlihat pada cara-cara KPK menanangani kasus atau permasalahan tindak pidana koruspi. Tidak sedikit  kasus yang tidak ditangani sesuai prosedur sesuai hukum yang berlaku. Terkesan ada pembiaran, sementara yang ditangkap itu seperti sebuah pesanan.

Ada juga kesan kata Eddy, kasus korupsi ditangani tidak tuntas. Ia berpendapat, sebuah kasus  korupsi pasti tidak hanya satu orang, tetapi berjamaah. Dalam hal ini, dia melihat KPK tidak pernah menerapkan pasal 55 ,56 KUHP  dalam menindak. Pada hal dalam pasal itu semua yang terlibat harus ditindak.

“Sudah banyak orang yang diperiksa bolak balik ke KPK dalam hal terlibat korupsi, tapi tidak tuntas, ada yang bertahun tahun menjadi tersangka tidak tuntas juga,” katanya.

Belum lagi kasus-kasus yang sudah ada fakta di persidangan, menurut Eddy sampai sekarang juga belum  diproses oleh KPK. Begitu juga ada kasus suap, malah uangnya dikembalikan oleh KPK. Ini aneh karena uang  suap bisa dikembaikan.

“Kalau uang suap, tidak bisa dikembalikan. Ini sudah tindak pidana, tapi ini terjadi. Seperti contoh kasus di daerah Banten,” katanya.

Pada hal, harapan masyarakat pada KPK kata Eddy, bisa bekerja  cepat, tepat dan murah. KPK pun  sebenarnya tidak sulit dalam mengungkap kasus, karena sebetulnya  lembaga ini banyak yang membantu, baik untuk pemutihan, tindakan di lapangan ada Polri, untuk penuntutan ada jaksa. Untuk tindakan lain banyak tenaga ahli yang bisa membantu KPK.

Karena itu, untuk kebaikan KPK menjalankan tugas memberantas korupsi, Eddy juga meminta koalisi sipil masyarakat pendukung KPK dan pegawai KPK  bisa bersikap kritis seperti yang ditunjukkan kepada capim KPK saat ini.

“Kan mereka juga bisa membuat surat raksasa dan petisi ke komisioner KPK yang kerjanya  menyimpang seperti saya sebutkan tadi. Jangan pilih kasih, hanya yang disuka dan tidak suka,” tegas Eddy. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here