BERITABUANA.CO, JAKARTA – Meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional, DPR dan DPD, diharapkan dapat mendorong perempuan legislator menduduki posisi pimpinan.

Hal ini diungkapkan dalam diskusi publik diinisiasi oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) tentang “Prospek Keterwakilan Perempuan Dalam Pimpinan Lembaga Legislatif:  Membaca Hasil Pemilu 2019”, pada 29 Agustus 2019, di Ruang KK I, Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta.

Dalam diskusi tersebut disampaikan data hasil Pemilu legislatif 2019 oleh CWI, khususnya DPR dan DPD, serta mengungkapkan profil perempuan terpilih. Para nara sumber yakni, Bivitri Susanti (Ahli Hukum Tata Negara), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Anggota DPD RI), Nihayatul Wafiroh (Anggota DPR RI Fraksi PKB), dan Melani Suharli (Anggota DPR RI Fraksi Demokrat).

Para peserta diskusi akan mendengarkan pula pengalaman anggota legislatif perempuan yang pernah menduduki posisi pimpinan di DPD RI dan DPR RI.

Dijelaskan Anna Margareth, selaku Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI), hasil Pemilu 2019 memberikan angin segar bagi keterwakilan perempuan di DPR RI dan DPD RI. Angka keterwakilan perempuan naik mencapai 20% di DPR RI dan 30% di DPD RI. “Semua berkat dorongan dan upaya dari berbagai pihak, baik kelompok perempuan, penyelenggara pemilu, dan yang terpenting, partai politik,”kata peneliti kajian sosial politik dari Universitas Indonesia ini.

Tapi upaya untuk mendorong pemenuhan prinsip kesetaraan gender tidak selesai sampai di titik ini.  Karena pada periode 2014-2019 tidak ada perempuan anggota DPR RI yang berhasil menduduki posisi ketua Komisi.

“Hanya satu perempuan yang pernah menduduki posisi ketua dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan tidak ada perempuan yang berada dalam unsur pimpinan Badan Legislasi. “Selebihnya, jabatan paling tinggi yang dicapai oleh perempuan adalah wakil ketua dalam AKD,”katanya.

Bivitri Susanti mengatakan, banyak keuntungan yang dimiliki oleh pimpinan di lembaga manapun, khususnya di parlemen. “Ketua bisa mengatur persidangan , menentukan siapa yang diundang dan pimpinan juga memiliki posisi strategis  dalam menentukan arah kebijakan.

Sementara itu, unsur pimpinan di DPD sejak 2004 tercatat hanya ada satu perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI untuk dua periode. Kenaikan keterwakilan perempuan di DPD secara konsisten meningkat terus dalam tiga siklus pemilu terakhir, tentu menjadi dasar untuk mendorong juga peningkatan jumlah perempuan dalam posisi pimpinan di DPD.

Sangatlah beralasan untuk mendorong perempuan menduduki kursi pimpinan di DPR dan DPD. Sebab, membaca hasil Pemilu 2019, menunjukkan kecenderungan kenaikan representasi perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional, yakni  DPR (20,3%) dan DPD (30,8%). Kenaikan ini merupakan capaian signifikan terutama jika kita telusuri angka keterwakilan perempuan yang diperoleh dalam pemilu sebelumnya.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai anggota DPD RI mengatakan, ia tidak ingin jabatan, tapi ingin menjaga DPD,”Walaupun DPD tidak seimbang dengan DPR, tapi harus bisa memperjuangkan daerah,”” katanya.

Terbukti, bahwa serangkaian upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang telah dilakukan di berbagai lini melampaui tiga siklus pemilu hingga persentasenya meningkat signifkan seperti sekarang.

Tak dapat dipungkiri, bahwa capaian keterwakilan perempuan pada konteks politik elektoral tersebut didukung oleh dua peraturan teknis; Surat Keputusan (SK Kemenkumham) tentang Kepengurusan Partai Politik yang mewajibkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat menjadi peserta pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan partai mencantumkan minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk setiap daerah pemilihan.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat direfleksikan sebagai wujud dari hasil upaya partai mendorong pemenuhan prinsip kesetaraan gender. Hal ini perlu dipahami dengan konteks kebijakan afirmatif untuk peningkatan peran perempuan sebagai anggota legislatif maupun pengurus partai politik yang disandarkan sepenuhnya pada kemauan serta komitmen internal partai.

Pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif nasional merupakan hal yang patut dirayakan dengan sebuah catatan kritis, yakni keragaman latar belakang mereka. “Dalam riset yang dilakukan oleh CWI terungkap bahwa keragaman latar belakang dapat dipetakan secara luas, yakni meliputi profil caleg sebagai petahana, kader partai, aktivis, kekerabatan, dan elit ekonomi,”kata Anna.

Namun dalam konteks tema Diskusi Publik, latar belakang yang dikaji akan dibatasi. Secara khusus, keragaman latar belakang dipetakan dalam dua kategori; keragaman latar belakang pengalaman sebagai anggota legislatif dan keragaman latar belakang asal partai. Dua kategori ini relevan untuk dikaji dalam konteks melihat kapasitas caleg perempuan dan mendorong peningkatan keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan lembaga legislatif.

Anna menyebutkan, untuk kategori pertama, data hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa dari 117 caleg perempuan terpilih di DPR RI, 44 orang (37,6%) adalah petahana dan 18 orang (15,3%) pernah menjabat sebagai anggota legislatif di nasional maupun lokal meskipun bukan petahana.

“ Ini berarti, lebih dari setengah caleg perempuan terpilih di DPR RI tercatat berpengalaman sebagai anggota legislatif. Ini menjadi dasar untuk menyebut angka representasi 20,3% bukan sekedar capaian, tapi juga investasi politik perempuan yang perlu dikelola oleh lintas partai politik dan peluang untuk mewujudkan prinsip kesetaraan,”katanya.

Di sisi lain, yakni terkait kategori kedua, data hasil Pemilu 2019 menunjukkan keragaman asal partai caleg perempuan terpilih yang berarti beragam pula posisinya terhadap berbagai isu dan legislasi pro perempuan, misalnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Diskusi juga membahas banyak hal, antara lain mekanisme pengisian pimpinan MPR, DPR, dan DPD termasuk juga posisi ketua pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, berdasarkan UU MD3 dan peraturan tata tertib (tatib). Dan, apa yang perlu dilakukan untuk mendorong dan menjamin meningkatnya jumlah perempuan dalam posisi ketua di AKD lembaga legislatif, baik dari sisi regulasi, supporting system seperti fraksi atau kolega sesama aleg, maupun individu perempuan caleg. (EFP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here