Merasa Difitnah, Mantan Presdir Lippo Cikarang Ancam Ajukan Praperadilan KPK

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang yang berinisial BT mengancam akan mengajukan gugatan praperadilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapannya sebagai tersangka gratifikasi dalam kasus suap proyek Meikarta.

“Klien kami merasa difitnah, karena itu kami akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka  klien kami,” kata kuasa hukum BT, Supriyadi kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (29/08/2019).

Seperti diketahui, dalam kasus Meikarta penyidik KPK menduga BT bersama BS memberikan gratifikasi kepapa Bupati Neneng Hasanah Yasin (NHY) untuk memperlancar izin pembangunan proyek Meikarta. Karena itu KPK menetapkan BT bersama BS dan NHY sebagai tersangka kasus tersebut.

KPK menduga bahwa BT terlibat dalam gratifikasi IPPT (izin Peruntukkan Penggunaan Tanah) Izin yang menjadi salah satu prasyarat proses pembuatan IMB (Izin Mendirikan bangunan). Untuk mendapatkan IPPT, KPK menduga bahwa BT telah memberikan gratifikasi sebesar Rp. 10,5 miliar kepada Bupati NHY kala itu.

“Tetapi dari informasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan fakta-fakta pesidangan sebelumnya diketahui bahwa dugaan KPK terhadap BT tersebut berdasarkan atas pengakuan dari EDS, selaku Land Permit & Permit Divison Head PT. Lippo Cikarang,” kata Supriyadi menandaskan.

Pengakuan dan pernyataan EDS tersebut di atas ditulis dalam BAP EDS dan disampaikan dalam sidang sebagai fakta persidangan.

Selanjutnya, Kata Supriyadi, telah disebarluaskan secara gencar oleh media massa nasoinal. Sehingga terbentuk opini di sebagian masyarakat bahwa BT memang bersalah.

“Sesunggunya, pengakuan EDS itu tentang BT adalah fitnah belaka dan tidak ada dasar sama sekali. Tidak diketahui motif apa sesungguhnya motif EDS hal-hal yang menyudutkan BT. Sehingga BT ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus gratifikasi Meikarta,” ungkap Supriyadi.

Dalam perkara ini, ada sejumlah tersangka yang sudah dinyatakan terbukti bersalah di persidangan Tipikor. Atas putusan tersebut bisa mempelajari sejauh mana keterlibatannya BT.

“Berdasarkan fakta dipersidangan hanya ada satu saksi yang mengatakan BT mengetahui masalahnya. Itulah muncul fitnahnya, padahal EDS tahu bahwa BT tidak bersalah. Bahkan, EDS mengaku dipaksa untuk mengatakan BT terlibat, kalau tidak rumahnya mau disita,” kata Supriyadi. Diduga EDS ini punya tujuan lain menyebutkan bahwa BT mengetahui peristiwa gratifikasi itu.

“Terkait kedudukannya BT sebagai presiden direktur memang mempunyai kewenangan secara adminitrasi. Tapi kalau bawahannya melakukan tindak pidana, ya tidak sertamerta dia harus ikut bertanggung jawab. Apalagi BT tidak mengetahuii dan tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan (suap-red) itu,” kata Supriyadi menjelaskan.

Karena itu Supriyadi berkeyakinan bahwa kliennya (BT) tidak melakukan perbuatan tersebut.

“Bila kita melihat putusan pengadilan, keterangan mereka (terdakwa –red) itu tidak ada relevansinya dengan BT. Jadi saya merasa yakin bahwa klien kami (BT) tidak bersalah. Untuk itulah kami berupaya mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka, mengingat lembaga KPK tidak ada SP3,” kata Supriyadi seraya mengaku sedang menyiapkan materi gugatan tersebut. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here