Politisi PDI P Ingatkan, Gerakan Papua Merdeka Kian Massif

0

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon melihat gerakan Papua Merdeka terasa semakin massif. Gerakan ini seperti mendapat panggung di dunia internasional, seperti beberapa negara di Eropa dan negara kepulauan Pasifik ikut menyokong perjuangan gerakan tersebut.

Pemerintah Indonesia, kata Effendi menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (23/8/2019), sudah banyak melakukan upaya-upaya diplomasi guna membendung gerakan Papua Merdeka.

“Di bawah Menteri Luar Negeri, upaya membendung sudah dilakukan, tapi hasilnya belum cukup, belum mampu membendung lajunya gerakan mereka, yang mirip seperti dilakukan oleh tokoh-tokoh pro kemerdekaan Timor Timur dulu ,” katanya.

Tokoh Papua Merdeka pun belakangan ini menurut Effendi gencar melakukan diplomasi di forum internasional demi mempertahankan eksistensi organisasi Papua Merdeka. Mereka melakukan gerilya yang tidak segan-segan dan lantang  menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia.

“Mereka ingin menunjukkan, bahwa mereka ingin melepaskan diri, tuntutannya adalah Papua Merdeka melalui referendum ulang,” ujar anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Referendum ulang karena menurut mereka referendum yang dulu pernah dilakukan, yakni penentuan pendapat rakyat(Pepera) tahun 1969 tidak fair, tidak seluruhnya melaksanakan one man one vote. 

“Mereka sekarang minta diadakan referendum lagi, sebab keyakinan mereka itu, jika dilakukan lagi referendum, mereka yakin 100 persen masyarakat Papua akan memilih opsi merdeka,” ujar Effendi.

Maka dalam kaitan ini, tambah dia, tokoh gerakan organisasi Papua Merdeka berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperhatikan tuntutan tersebut, yaitu terselenggaranya referendum di wilayah Papua.

Dalam kaitan ini, Effendi Simbolon menyarankan pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi pola diplomasi yang sudah dilakukan dalam membendung tuntutan Papua Merdeka.

“Harus ada evaluasi pada  model sof diplomasi, kita seperti menutup pintu ya. Menkopolhukam tidak boleh jadi  sektornya,” ujar Effendi seraya menambahkan, karena penanganan masalah di Papua saat ini  bukan masalah keamanan dan bukan soal pertahanan.

Tetapi soal penguasaan terhadap hati, bagaimana menguasai hati masyarakat Papua agar mereka tetap mencintai RI, demikian Effendi Simbolon. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here