Soal Pemindahan Ibukota Negara, PAN Minta Pemerintah Ajukan Dulu RUU-nya

Sekretaris F-PAN DPR RI, Yandri Susanto dan Anggota F-Gerindra DPR RI, Bambang Haryo Sukartono. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah disarankan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Ibukota, yang berisi tempat, luas, waktu, dan target, termasuk efek sosial maupun pengaruh lingkungannya. Tidak ketinggalan naskah akademik RUU tersebut.

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Soesanto dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibukota” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (22/8/2019) menyatakan, hal tersebut merupakan peraturan tata cara pembuatan perundang-undangan, UU Nomor 11 tahun 2012 dan UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).

“Ini negara diatur oleh undang-undang semua, jadi kalau hari Jumat tanggal 16 Agustus, Pak Jokowi berpidato di depan anggota MPR dan masyarakat luas, minta izin, kalau menurut saya itu belum punya kekuatan hukum, belum bisa dilaksanakan, belum bisa dieksekusi, karena undang-undang belum ada yang memerintahkan untuk itu,” kata Yandri.

Karena itu menurut Anggota Komisi II DPR RI itu, pengumuman Presdien Jokowi pada tanggal 16 Agustus lalu sifatnya hanya sekedar pengumuman, belum ada implikasi hukum, terhadap status Ibukota Negara DKI Jakarta, maupun status ibukota baru.

“Belum ada, belum ada. Selama belum diketok di DPR, belum diketuk Undang-Undang tentang pemindahan Ibukota Negara, maka belum ada Ibukota baru di Indonesia, belum ada Ibukota Negara baru, belum ada. Ini dari sisi regulasi,” tegasnya.

Dia mengingatkan, jika sampai saatnya DPR tidak diajak bicara pemerintah, maka Ibukota nanti bisa disebut Ibukota illegal. Meski kedudukannya sebagai presiden, maka semua yang oleh Presiden Jokowi harus dilakukan atas perintah UU, baik itu UUD turunannya, maupun dengan menerbitkan Keppres. Tetapi, Keppres tak boleh bertolak belakang dengan UU, karena UU lebih tinggi dari Keppres.

“Jadi menurut saya, tim pemerintah sebaiknya mengirimkan draft rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Ibukota ke DPR,” saran Yandri.

Dan kalau sudah dikirim kata dia, maka DPR akan membahasnya. Dalam proses pembahasan itu, DPR mengundang para akademisi, tokoh masyarakat, menerima masukan dari LSM, media masa, termasuk Pemprov DKI Jakarta, akan dikaji efek positip dan negatifnya. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here