Soal Undangan untuk Ratu Hemas, FORMAPPI: Sekjen DPD Lakukan Mal-Administratif

0
Direktur FORMAPPI, Lucius Karus.

BERITBUANA.CO, JAKARTA – Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI yang digelar pada Jumat (16/8/2019) lalu, bebuah masalah. Pasalnya, pihak Kesetjenan DPD RI membatalkan undang salah satu Anggota yang juga mantan Wakil Ketua DPD RI, yakni Gusti Kanjeng Ratu Hemas untuk mengikuti acara sidang bersama tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus dalam kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/8/2019) menilai Reydonnyzar Moenek selaku Sekjen DPD dinilai layak untuk dipecat dari jabatannya karena melakukan mal-administratif atau kekeliruan administratif.

“Setiap kesalahan kekeliruan administratif yang dilakukan oleh pejabat negara, apalagi Kesekjenan suatu lembaga negara harus mendapat sanksi berupa evaluasi. Setiap kesalahan serius yang dilakukan oleh Pejabat, yang memunculkan persoalan tata negara, sudah seharusnya dievaluasi. Kerja sekjen itu harus berdasarkan aturan, bukan pesanan pihak tertentu,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa kemungkinan terkait pencabutan nama GKR dari daftar undangan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI. Pertama, klaim pemecatan yang dilakukan oleh BK DPD nampaknya tak dikoordinasi dengan jajaran kesekretariatan DPD yang membuat sekjen DPD masih tetap mencatat Ratu Hemas sebagai anggota DPD.

Kedua, lanjut Lucius, bisa juga pemecatan itu memang cacat secara prosedural maupun substantif. Oleh karena itu, keputusan pemecatah itu tak bisa dieksekusi oleh Kesekjenan DPD.”Kesekjenan pasti paham prosedur administratif soal pemberhentian anggota.

“Kalau sekjen hanya menjadi ‘kaki tangan’ pihak lain, saya kira tak ada alasan untuk mempertahankannya,” tegasnya.

Apalagi, soal pembatalan tersebut, Sekjen DPD beralasan undangan yang sempat dikirim ke GKR Hemas awalnya berbentuk ‘gelondongan’, kemudian pihaknya melakukan verifikasi terhadap undangan yang telah tersebar itu, demikian Lucius Karus dari FORMAPPI.

Diketahui, anggota DPD RI non aktif, GKR Hemas menerima perlakuan tidak menyenangkan saat akan menghadiri sidang tahunan bersama DPR-MPR, Jumat 16 Agustus 2019. Undangan yang sudah diterima isteri Sultan Yogyakarta itu dibatalkan sepihak oleh Sekjen DPD RI.

Untuk diketahui, Anggota DPD RI Periode 2014-2019, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menerima perlakuan tak menyenangkan saat akan menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI pada Jumat 16 Agustus 2019 lalu.

Undangan yang sudah diterima Hemas dibatalkan sepihak.Hemas terpaksa legowo menerima surat pembatalan yang dikirimkan Setjen DPD dan MPR. Padahal permaisuri Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X itu sudah siap menghadiri sidang tahunan dan mendengarkan langsung pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pembatalan itu merujuk putusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI dalam surat No 02.00/ 1963/DPD RI//2019 yang isinya melakukan Pencabutan Undangan Bagi GKR Hemas (Anggota DPD No 8-53). (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here