Soal Insiden Udangan Ratu Hemas, Ini Pembelaan Sekjen DPD RI

0
Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek bersama Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Marvin S. Komber dan Deputi Administrasi Kesekjenan DPD RI Adam Bachtiar memberikan keteragan pers. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Reydonnyzar Moenek beralasan pembatalan undangan kepada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, mengikuti Tata Tertib saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, pada Jum’at (16/8/2019). Sebab menurut dia, undangan yang sempat dikirim ke GKR Hemas awalnya berbentuk ‘gelondongan’, kemudian pihaknya melakukan verifikasi terhadap undangan yang telah tersebar itu.

“Termasuk undangan yang sudah terkirim ke Ibu Ratu Hemas. Kemudian kami berkirim surat kepada Ibu Ratu Hemas dan Sekjen MPR RI untuk memberitahukan, bahwa undangan yang sudah terkirim ke ibu Ratu Hemas ditareik kembali dan tidak berlaku,” terang Donny Moenek sapaan Sekjen DPD kepada wartawan di Ruang Badan Kehormatan DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Donny kemudian memaparkan kronologisnya. Dari 3.100 undangan yang diundang oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dan MPR RI dengan nama terundang yang sama.

“Terhadap undangan dimaksud dikelompokkan berdasarkan tata urut keprotokalan dan didistribusikan secara simultan kepada pihak-pihak terkait,” terangnya.

Sesuai protap terhadap undangan dimaksud dikelompokan berdasarkan tata urut keprotokalan dan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait, dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2019. Dengan maksud untuk mendapatkan akurasi terhadap undangan yang sudah atau belum diundang.

Dalam penyisiran dimaksud ternyata ditemukan bahwa Ibu GKR Hemas diundang. Jadi dengan diundangnya GKR Hemas, maka untuk menghindari agar Sekretariat Jenderal tidak menabrak aturan/norma Pasal 26 ayat (5) Peraturan DPD RI No.3 Tahun 2018 tentang Tatat Tertib yang menyatakan, “Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak administrasinya”.

“Berdasarkan hal tersebut, maka Sekjen DPD RI mengambil langkah berkoordinasi dengan Sekjen MPR RI untuk meminta dan mencabut undangan pada Sidang Tahunan dan Sidang bersama atas nama Ibu GKR Hemas,” tukas Donny.

Diketahui, anggota DPD RI non aktif, GKR Hemas menerima perlakuan tidak menyenangkan saat akan menghadiri sidang tahunan bersama DPR-MPR, Jumat 16 Agustus 2019. Undangan yang sudah diterima isteri Sultan Yogyakarta itu dibatalkan sepihak oleh Sekjen DPD RI.Untuk diketahui, Anggota DPD RI Periode 2014-2019, Ratu Hemas menerima perlakuan tak menyenangkan saat akan menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI pada Jumat 16 Agustus 2019 lalu.

Undangan yang sudah diterima Hemas dibatalkan sepihak.Hemas terpaksa legowo menerima surat pembatalan yang dikirimkan Setjen DPD dan MPR. Padahal permaisuri Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X itu sudah siap menghadiri sidang tahunan dan mendengarkan langsung pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pembatalan itu merujuk putusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI dalam surat No 02.00/ 1963/DPD RI//2019 yang isinya melakukan Pencabutan Undangan Bagi GKR Hemas (Anggota DPD No 8-53). (Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here