Kemenhub dan Pemkab Subang MoU Sinergikan Tugas dan Fungsi Pelayaran

0

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menjalin kerjasama untuk mensinergikan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayaran dengan penandatanganan nota kesepahaman.

“Penandatanganan ini merupakan bentuk saling dukung dan meningkatkan sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo usai penandatanganan nota kesepahaman dengan  Bupati Subang, H. Ruhimat, Selasa (20/8/2019) di Kemenhub.

Dikatakan Dirjen Agus, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 68 dan Pasal 114 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pelabuhan memiliki peran untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.

“Adapun ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama tersebut meliputi kerjasama penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan di Kawasan Pelabuhan Patimban, sedangkan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama,” tutur Dirjen Agus, seraya menyebutkan dalam hal ini Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban akan bertindak sebagai pelaksana untuk bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh Pemkab Subang.

Namun demikian, Dirjen Agus juga meminta agar semua proses pekerjaan baik persyaratan  administrasi  maupun persyaratan teknis harus tetap dipenuhi.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Subang harus menyiapkan semua perangkat sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga semua proses pembangunan complay dan security” tegas Dirjen Agus.

Menurutnya, proses penyusunan kerjasama antara KSOP Kelas II Patimban dengan BUMD Kabupaten Subang akan dilakukan mengikuti ketentuan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam koridor pemanfaatan dan optimalisasi aset negara dengan prinsip adil, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini, tambah Dirjen Agus, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara KSOP Kelas II Patimban dengan BUMD Kabupaten Subang. Salah satu perjanjian kerjasama yang perlu segera dilaksanakan adalah penyediaan air bersih di kawasan Pelabuhan Patimban dengan prinsip non monopoli, transparan, adil dan berkelanjutan sesuai koridor ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Subang, H. Ruhimat menyatakan, Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi langkah awal daerah untuk berkontribusi langsung bagi pembangunan Pelabuhan Patimban melalui pemberian kesempatan bagi masyarakat ikut serta secara aktif dan seluas luasnya.

“Saat inipun kami telah menyiapkan perusahaan khusus yang melibatkan Pemerintahan Kabupaten Subang dan masyarakat yaitu PT. Subang Patimban Jaya, terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban,” tambah Jimat, sapaan akrab H. Ruhimat. (Yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here