Manokwari Rusuh, Mendagri Imbau Semua Pihak Menahan Diri

Ruisuh di Manokwari yang berujung pembakaran Gedung DPRD Papua Barat.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk menahan diri dan tidak memberikan pernyataan yang meresahkan, pasca terjadinya kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Bukan itu saja, Mendagri juga mengimbau para tokoh masyarakat untuk menahan diri dan memberi pernyataan yang mendinginkan suasana.

“Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri,” ujar Mendgri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Mendagri juga mendukung upaya pihak-pihak tekait seperti Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk duduk bersama membentuk tim untuk membahas persoalan yang telah meluas menjadi aksi massa dan kerusuhan.

“Semula kami akan panggil ke Jakarta, tetapi kami minta kepada Gubernur Papua dan Papua Barat untuk kembali ke tempatnya untuk menenangkan warga,” ujarnya.

Kemendagri, menurut Tjahjo telah membentuk tim pemantau sejak kasus mahasiswa Papua di Jawa Timur. Dan, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol) bakal terus berkoordinasi dengan TNI-Polri dan melibatkan tokoh adat dan masyarakat di Papua dan Papuat Barat.

Tjahjo juga mengapresiasi upaya pihak keamanan yang sudah proaktif meredam kerusuhan Papua yang diduga dipicu oleh pernyataan provokatif melalui konten media sosial. Imbas dari penyebaran video provokatif dan diskriminatif tersebut, massa pun memprotes dengan menggelar unjuk rasa.

Unjuk rasa yang awalnya berjalan tertib, berubah ricuh. Banyak massa memblokade jalan utama di Manokwari, Papua Barat, serta merusak fasilitas umum dan membakar ban. Akibatnya, arus transportasi di daerah itu pun lumpuh.

Long March Warga Buntut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pun meluas ke beberapa daerah sekitar. Ribuan massa yang menggelar aksi long march atau berjalan kaki menuju kantor Gubernur Papua.

Aksi jalan kaki massa sudah dimulai sejak Senin pagi (19/8/2019) waktu setempat. Aksi warga ini, menyebabkan seluruh pertokoan sekitar tutup. Bahkan beberapa instansi pemerintah, ada yang memulangkan pegawainya lebih awal.

Sekedar diketahui, aksi ini awalnya dilakukan organisasi masyarakat yang mengepung asrama mahasiswa Papua di Jl. Kalasan, Surabaya. Massa dari berbagai ormas meminta mahasiswa mengibarkan bendera Merah Putih, namun hingga tanggal 16 Agustus tidak ada pengibaran bendera.

Massa lalu menggeruduk Jl. Kalasan untuk mengepung serta mengusir mahasiswa. Aksi pelemparan batu bahkan sempat terjadi di antara dua pihak dan baru berhenti ketika aparat menengahi pada malam harinya. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here