Plus Minus Kinerja MK di “Mata” Setara Institute

BERITABUANA. CO.  JAKARTA – Dalam memperingati Hari Konstitusi, Setara Institute mengkritisi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK). Yang menjadi sorotan Setara, di antaranya, kualitas dari keputusan yang dibuat mahkamah tersebut.

Dalam rilisnya, Direktur  Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mengemukakan, pihaknya telah melakukan penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi untuk periode 10 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2019.

“Langkah itu bagian dari partisipasi Setara Institute dalan perayaan Hari Konstitusi, 18 Agustus. Penelitian ini bertujuan mempelajari kualitas putusan MK  dan mendorong kepatuhan para penyelenggara negara dan warga negara pada Konstitusi RI,” kata Ismail Hasani  Minggu (18/8/2019).

Dia melanjutkan, penelitian yang dilakukan pihaknya mengambil fokus pada dua lingkup kajian, yakni manajemen peradilan konstitusi dan kualitas putusan MK yang diberi bobot dengan tone positif yang merujuk pada putusan-putusan berkualitas baik dan progresif menjawab problem konstitusionalitas norma serta memperkuat prinsip rule of law dan promosi hak asasi manusia.

“Tone negatif yang merujuk pada kualitas putusan yang regresif dan melemahkan prinsip rule of law dan demosi hak asasi manusia; dan tone netral untuk menunjuk putusan-putusan yang biasa saja, dimana sudah seharusnya MK memutus suatu perkara yang dipersoalkan,” jelasnya.

Terkait kualitas putusan MK, Ismail membeberkan hasil penelitian yang dilakukan Setara Institute sepanjang  periode 10 Agustus 2018-10 Agustus 2019. MK mengeluarkan 91 putusan pengujian undang-undang.

Dari jumlah  itu,  sebanyak  5 putusan di antaranya adalah putusan kabul, sebanyak 50 putusan tolak, sebanyak 31 putusan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard), dan sebanyak 5 di antaranya adalah produk hukum yang berbentuk ketetapan- ketetapan.

Kemudian, lanjut Ismail, Ismail, dari 91 putusan pengujian undang-undang tersebut, secara garis besar dikategorikan pada cluster isu hak sipil dan politik (32) putusan, dikategorikan sebagai isu hak ekonomi, sosial dan budaya (24) putusan dan (35) putusan dikategorikan sebagai isu rule of law.

Nah,  Setara Institute memberikan tone positif pada 4 putusan (2 putusan kabul dan 2 putusan tolak), tone negatif 8 putusan (putusan tolak), dan selebihnya sebanyak 79 putusan lainnya diberikan tone netral (Putusan Kabul 3, Putusan Tolak 40, Putusan Tidak Dapat Diterima 31, dan 5 Ketetapan).

Adapun beberapa contoh Putusan dengan tone positif adalah Harmonisasi Batas Usia Minimal Perkawinan, Perpanjangan Waktu Penghitungan Suara Pemilu,  Pengakomodiran Surat Keterangan Perekaman KTP-el sebagai Identitas dalam Pemilu, serta diakuinya Kasus Tertentu Dalam Hal Dapat Diterimanya Pemindahan Tempat Memilih,  Jaminan Hak dan Perlindungan Hukum Pekerja dalam Hal Mengalami Cacat Karena Kecelakaan Kerja, dan Dikukuhkannya Dana Pensiun dari Iuran Pemberi Kerja (dalam hal ini BUMN) Sebagai Objek Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara tone negatif, kata Ismail, terdapat 8 Putusan dengan 6 isu yakni, Presidential Threshold, Penyerahan Masa Konsesi Jalan Tol Seutuhnya Pada Pemerintah dan Pengusaha,  Penyelenggaraan Peradilan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan secara Tertutup oleh Mahkamah Agung, Gugurnya Institusi Praperadilan Ketika Sidang Pokok Perkara Dimulai, Limitasi Akses Data/Informasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi Semata untuk Penegak Hukum, Larangan Pengumuman Hasil Survey di Masa Tenang dan Quick Count Sebelum 2 Jam Pemungutan Suara di Wilayah Indonesia Barat Selesai.

Menurut dia,  pada periode riset ini, terdapat sebanyak 57 undang-undang yang dimohonkan uji konstitutionalitasnya ke MK.

“UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang paling banyak diujikan, yaitu sebanyak 22 kali,” katanya.

Selanjutnya adalah UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 7 kali, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebanyak 6 putusan.

Pada periode riset ini, ditemukan sebanyak 4 pasal dinyatakan inkonstitusional bersyarat, 3 pasal dinyatakan seutuhnya inkonstitusional namun masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru, 1 frasa dalam 1 pasal UU dinyatakan inkonstitusional dan diberi tafsir sementara sebelum dibuat perubahan oleh pembentuk UU, dan 1 frasa dalam 1 pasal dinyatakan seutuhnya inkonstitutional pada saat dibacakan tanpa ketentuan lebih lanjut.

“Putusan-putusan ini membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah dan DPR sebagai pihak yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan,” ujarnya lagi.

Sedangkan temuan Setara Institute pada Bagian Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa secara umum, pada periode riset ini, Ismail menegaska   hakim-hakim MK menunjukkan prestasi biasa saja.

Bahkan pada 8 putusan justru MK tidak menunjukkan progresivitas dalam pengambilan putusan.

Terkait dinamika Implementasi Kewenangan MK, hasil penelitian Setara Institute menunjukkan implementasi kewenangan  tersebut tergambar dalam proses pengambilan putusan dan pertimbangan hukum setiap putusan.

“MK mengalami kemajuan signifikan dalam hal disiplin tidak melakukan ultra petita (memutus melebihi permohonan yang dimohonkan) dan ultra vires (memutus dengan melampaui kewenangannya hingga membentuk norma baru),” katanya.

Pada periode riset ini, pihaknya tidak menemukan putusan ultra petita tetapi  masih ditemukan praktik ultra vires, dimana MK membentuk  4 norma baru pada 2 putusannya, yaitu perluasan lingkup perjanjian internasional harus dibuat dengan UU,  perluasan bukti identitas Keterangan perekaman KTP el sebagai dasar memilih dalam Pemilu,  perluasan waktu bagi penambahan Daftar Pemilih Tambahan, dan perpanjangan waktu penghitungan suara.  (Hendry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here