Setara Institute: Pidato Jokowi Masih Miliki Kekurangan

Hendardi, Anggota Pansel Capim KPK.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan dua pidato  kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan di depan DPR-DPD, Jumat (16/8/2019).

Setara Institute menilai pidato Jokowi tersebut  menggambarkan visi kepemimpinan Jokowi yang akan segera memasuki episode kepemimpinan jilid II pada Oktober mendatang. Namun pidato tersebut masih memiliki kekurangan.

“Sebagaimana pidato Visi Indonesia yang disampaikan Pak Jokowi pada sebulan yang lalu,  tepatnya tanggal 14 Juli, substansi pidato ini juga memiliki keterbatasan pada isu pemberantasan korupsi, daya juang pemajuan HAM, dan penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pada pidato di hadapan MPR,  menurutnya, Jokowi terbatas memuji BPK yang telibat dalam beberapa keanggotaan internasional yang artifisial tetapi tidak menyajikan bagaimana desain BPK dan visi Jokowi yang kontributif dalam pemajuan pencegahan korupsi.

Sementara pada pidato di hadapan DPR dan DPD, Jokowi memaparkan paradigma baru pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pencegahan dengan inovasi teknologi dan birokrasi yang transparan.

Hendardi menyayangkan Jokowi pada pidatonya itu,  juga tidak menyampaikan visi progresif pemajuan HAM termasuk bagaimana memastikan bangsa ini merdeka dari sejarah kelam pelanggaran HAM masa lalu, meskipun pada dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya bobot perhatian Jokowi lebih dominan.

Sementara dalam isu penegakan hukum, selain menunjukkan perlu ketegasan dalam penegakan hukum, Jokowi juga menurutnya, terbatas menyampaikan pujian pada capaian-capaian teknis institusi MA dan peran penjaga konstitusionalisme MK.

“Artinya Jokowi tidak mengenali produktivitas MK menguji UU justru karena ketidakpatuhan pembentuk UU pada Konstitusi dan pada putusan-putusan MK, ” kata Hendardi.

Namun demikian, pada bidang lain dari pidato Jokowi,  Setara Institute, memuji Jokowi karena secara eksplisit dan bernas mengidentifikasi intoleransi, radikalisme dan terorisme dalam satu deretan kata sebagai ancaman nyata kemajuan bangsa menuju Indonesia maju dan unggul.

“Penyebutan tiga tantangan itu secara berurutan menggambarkan afirmasi kepemimpinan Jokowi bahwa intoleransi adalah hulu dari terorisme dan terorisme adalah puncak dari intoleransi. Visi pluralisme ini juga disinggung dalam pidato Visi Indonesia pada Juli 2019 lalu,” ujarnya lagi.

Begitu juga dengan persoalan intoleransi, radikalisme dan teroris. Pengenalan Jokowi pada tantangan intoleransi-radikalisme-terorisme kemudian dijawab dengan pentingnya penguatan ideologi bangsa: Pancasila.

“Dalam banyak survei, termasuk studi Setarai Institute, ancaman terhadap negara Pancasila adalah nyata adanya,” tegas Hendardi.

Karena itu, menurut dia, tepat kiranya jika tantangan intermediate dari upaya mengatasi intoleransi-radikalisme-terorisme ini adalah pembudayaan Pancasila yang menuntut lompatan kreatif dalam pembinaan dan pembudayaannya.

“Visi Negara Pancasila harus menjadi mainstream dalam pemerintahan Jokowi, utamanya dalam bentuk keteladanan elit, pembentukan kebijakan, dan penanganan kelompok intoleran-radikal dalam kerangka demokratik yang menghargai hak asasi manusia,” katanya.

Jokowi tidak boleh membiarkan kebijakan kontraproduktif, represif, dan indoktrinatif yang mengatasnamakan pembelaan ideologi Pancasila.

Dalam jangka pendek, komitmen pada penghapusan intoleransi-radikalisme haruslah menjadi variabel penentu dalam memilih menteri-menteri kabinet baru, termasuk memilih pejabat-pejabat kunci di pemerintahan, BUMN, dan lain sebagainya, yang memiliki akses pada pengelolaan sumber daya ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia.

Paralel dengan keterbatasan visi hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum yang progresif, sebagaimana tergambar dalam pidato kenegaraan ini, Hendardi berkeyakinan Jokowi bisa mengatasinya dengan menyusun perencanaan pembangunan yang kokoh dalam bidang pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM serta memilih pembantu-pembantu di bidang hukum dan HAM yang visioner, berintegritas, dan progresif. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here